Kemajuan Bidang Sosial Budaya dan Politik Indonesia By Adrian Indra

Kemajuan Bidang Sosial Budaya dan Politik

Di bidang sosial budaya dan politik, banyak kemajuan yang ditorehkan selama pemerintahan Presiden Jokowi seperti antara lain :  

Pertama, ada komitmen kuat pemerintahan ini untuk memerangi ancaman Narkoba yang sudah masuk skala ancaman darurat dan kritis dalam teori the cycle of threats. Menurut laporan kinerja BNN tahun 2016 (Kompas, 2 Agustus 2017), Jumlah hasil aset yang disita dari tindak pidana pencucian uang hasil kejahatan Narkotika selama tahun 2010 sebesar Rp 3,63 miliar, tahun 2011 sebesar Rp 33,17 miliar, tahun 2012 sebesar Rp 24,62 miliar, tahun 2013 sebesar Rp 52,37 miliar, tahun 2014 sebesar Rp 83,21 miliar, tahun 2015 sebesar Rp 85,33 miliar dan tahun 2016 sebesar Rp 279,11 miliar.

Kedua, pemerintahan sekarang ini gencar memerangi ancaman korupsi, dan ada komitmen kuat untuk terus memberdayakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai ujung tombak atau spearhead perang melawan korupsi. Terbukti, sejak KPK berdiri pada 2002, tercatat sudah ada 16 hakim dibawah MA dan 9 aparat pengadilan serta pegawai MA yang terjaring OTT oleh KPK. Mereka yang ditangkap KPK, bukan hanya hakim karir, melainkan juga hakim non karir atau ad hoc untuk tindak pidana korupsi. Hingga awal September 2017, ada 15 hakim, 11 advokat dan 7 panitera yang terjerat kasus korupsi.

Tidak hanya itu saja, perbaikan dalam penegakkan hukum juga dilakukan oleh pemerintahan ini, hal ini merespons laporan Ombudsman RI (Agustus 2017), ada 4 LP yang terindikasi dugaan maladministrasi terkait hak Napi sebanyak 963 kasus yaitu LP Kelas II A Pekanbaru (726 kasus); LP Kelas IIA Bekasi (192 kasus); LP Kelas IIA Bogor (12 kasus) dan LP Perempuan Kelas IIA Palembang (33 kasus). Hak yang tidak didapat Napi antara lain hak remisi, hak pembebasan bersyarat, hak cuti bersyarat, hak cuti menjelang bebas dan hak pengurangan masa hukuman. Beberapa faktor penyebab malaadministrasi yaitu faktor kedekatan emosional antara warga binaan/Napi dan petugas LP; Proses pengurusan hak-hak warga binaan yang dinilai berbelit dan minim sosialisasi; Perlakuan khusus bagi warga binaan dengan kemampuan finansial lebih.

Sedangkan, laporan tahunan LPSK tahun 2016, jumlah permohonan perlindungan yang diterima LPSK yaitu perlindungan fisik (34), perlindungan hukum (37), perlindungan fisik, pemenuhan hak prosedural dan fasilitas restitusi (39), pemenuhan hak prosedural (84).

Ketiga, hak prosedural dan fasilitas restitusi (88), perlindungan fisik dan pemenuhan hak prosedural (140), bantuan medis dan psikologis (234), fasilitasi restitusi (333) dan bantuan medis (561). Berdasarkan jenis kasus yaitu pelanggaran HAM (796), korupsi (109), terorisme (16), perdagangan orang (140), Narkotika/psikotropika (6), kekerasan seksual terhadap anak (66), penyiksaan (28), pidana umum lainnya (564) dan kasus yang tidak terdapat unsur tindak pidana (2).

indeks kemerdekaan pers di Indonesia dari tahun ke tahun selalu membaik, hal ini menunjukkan terjadinya komunikasi sosial dan komunikasi massa yang baik antara pemerintahan ini dengan komunitas pers. Menurut Indeks Kemerdekaan Pers 2016, indeks kebebasan politik (63,44), kebebasan ekonomi (61,87) dan kebebasan hukum (61,33). Berdasarkan tiga kelompok informan, pemerintah (kebebasan politik 71,63, kebebasan ekonomi 66,29 dan kebebasan hukum 68,29), bisnis/pengusaha (kebebasan politik 69,46, kebebasan ekonomi 66,96 dan kebebasan hukum 64,40), sipil (kebebasan politik 61,20, kebebasan ekonomi 57,86 dan kebebasan hukum 56,45). Indeks kebebasan pers per propinsi yaitu Kalbar (75,68), Aceh (72,39), Kepulauan Riau (70,60), Kalsel (70,34), Banten (69,92), NTB (68,55), Lampung (67,99), Sumsel (69,27), DIY (66,54), Papua (63,88) dan DKI Jakarta (62,75).

Bidang pertahanan dan pemberantasan terorisme

Pemerintahan Jokowi-JK juga fokus untuk terus memperkuat bidang pertahanan, karena kekuatan militer yang disegani lawan dan kawan akan menjadi faktor determinan diplomasi dan jaminan keamanan investasi. Apalagi dengan visi menciptakan Poros Maritim Dunia, Pemerintahan Jokowi memiliki empat prioritas yaitu; pertama, pembangunan postur kekuatan minimal esensial (minimum essential force/MEF) TNI, utamanya peningkatan kesiapan tempur (combat readiness) matra udara. Kedua, perwujudan visi Presiden Jokowi berupa Poros Maritim Dunia khususnya dari aspek pertahanan kelautan (maritim). Ketiga, peningkatan kemandirian dalam pemenuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista), antara lain jet tempur, kapal selam, propelan (zat pendorong) untuk roket dan rudal, radar, tank medium, dan kapal selam. Lalu keempat, pengambilalihan kontrol sebagian ruang udara Indonesia yang masih dikendalikan oleh Singapore FIR (Flight Information Region), yakni ruang udara Kepulauan Riau, Kepulauan Natuna dan perairannya.

Prioritas pertama (pembangunan postur MEF TNI) ditargetkan selesai tahun 2024 sejak dimulai tahun anggaran 2010. Dari beberapa sumber pembangunan postur tahap pertama hingga 2014 telah mencapai sekitar 40 persen. Namun, Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin malah menyebut pembangunan MEF saat ini (tahap kedua) baru tercapai 12 hingga 13 persen (detikcom, 4 Desember 2017).

Perbedaan angka yang signifikan dapat terjadi antara lain, karena penyesuaian rencana kebutuhan, baik kapabilitas militer, anggaran pertahanan maupun target waktu, dibandingkan dengan realisasi. Dalam upaya penyelamatan WNI yang terpapar ideologi teroris dan radikal, sudah banyak yang dilakukan pemerintahan Jokowi. Sepanjang Januari s.d Juni 2017, 161 orang atau 52 KK WNI dari 12 provinsi yang dideportasi dari Turki karena akan bergabung dengan ISIS telah kembali ke Indonesia. Berdasarkan data LSM C-Save, provinsi dengan pengikut terbanyak adalah Jabar (13 KK), Jatim (10 KK), Jateng (8 KK), Lampung (5 KK), Jakarta dan Banten (4 KK), Sumbar, Jambi, Kalbar, Aceh, Batam dan Sumsel (1 KK).

Untuk pemberantasan terorisme, sudah digambarkan bahwa wilayah Jawa Barat telah menjadi basis kelompok radikal  DI/TII atau NII. Dari Jawa Barat, DI/TII dan NII menyebar ke Aceh, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Barat. Jawa Tengah dikenal basis JI dan JAT. Sedangkan, laporan Institute for Policy Analysis of Conflict merilis laporan yang menyebutkan sedikitnya ada 50 PRT perempuan asal Indonesia yang bekerja dikawasan Asia Timur ambil bagian dalam kelompok diskusi ekstrimis. Sebanyak 43 diantara mereka pernah atau masih bekerja di Hongkong. Laporan ini jelas sudah ditindaklanjuti oleh jajaran Kementerian Luar Negeri.

Presiden Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR 2018 dalam rangka hari ulang tahun (HUT) ke-73 Proklamasi Republik Indonesia, Kamis (16/8/2018). Presiden  Jokowi menyoroti sejumlah isu, prestasi dan tantangan yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam satu tahun terakhir dalam pidatonya. Beberapa klaim Presiden Jokowi yang disampaikan dalam pidato tersebut yakni:

1. Indeks Pembangunan Manusia meningkat

Presiden Jokowi menyatakan Indeks Pembangunan Manusia meningkat dari 68,90 di tahun 2014 menjadi 70,81 di tahun 2017. Menurut Jokowi, dengan hasil itu, Indonesia masuk dalam kategori High Human Development.

“Kita bersyukur apa yang kita kerjakan membuahkan hasil, kualitas kehidupan manusia Indonesia dalam empat tahun terakhir terus membaik,”  ( Presiden Joko Widodo )

2. Tingkat pengangguran terbuka menurun

Presiden Joko Widodo mengatakan tingkat pengangguran terbuka di Indonesia semakin menurun dari 5,70 persen menjadi 5,13 persen karena kerja bersama bangsa Indonesia.

3. Pembagian Kartu Indonesia Pintar Capai 20 Juta

Presiden Jokowi menegaskan komitmen membangun manusia Indonesia itu diwujudkan melalui pendidikan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pembagian Kartu Indonesia Pintar, yang pada tahun 2017 sudah mencapai lebih dari 20 juta peserta didik, serta perluasan penyaluran program beasiswa Bidik Misi bagi mahasiswa.

Menurut Presiden Jokowi, proses pendidikan harus mampu membuat manusia Indonesia lebih produktif dan berdaya saing.

“Maka itu, dalam empat tahun ini, kita fokus untuk memperkuat pendidikan serta pelatihan vokasi untuk melahirkan sumber daya manusia terampil, yang siap memasuki dunia kerja,” ( Presiden Joko Widodo )

4. Penerima Bantuan Iuran JKN Naik Jadi 92.4 Jiwa

Pemerintah meningkatkan secara bertahap Penerima Bantuan Iuran JKN dari 86,4 juta jiwa di tahun 2014 menjadi 92,4 juta jiwa pada Mei 2018.

5. Pajak UMKM Turun

Untuk mendorong perkembangan usaha UMKM, pemerintah menurunkan tarif pajak final UMKM menjadi 0,5 persen serta penajaman KUR yang bisa dinikmati 12,3 juta UMKM.

6. Rasio Gini Turun Dari 0,406 Jadi 0,389

Dengan kerja nyata, rasio gini sebagai indikator ketimpangan pendapatan terus kita turunkan, yang saat ini berhasil kita turunkan dari 0,406 menjadi 0,389.

7. Penerima Bantuan Nontunai Ditingkatkan Jadi 15,6 Juta

Untuk memberikan jaminan perlindungan sosial, pemerintah bekerja menjaga stabilitas harga bahan-bahan pokok. Pemerintah juga menyalurkan Program Keluarga Harapan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat, serta mereformasi sistem bantuan pangan menjadi program bantuan nontunai, agar lebih tepat sasaran, dan cakupannya akan ditingkatkan menjadi 15,6 juta penerima manfaat pada tahun 2019.

Berikut 7 terobosan simpel ala Jokowi dirangkum brilio.net dari berbagai sumber, Selasa (21/3). Presiden-presiden terdahulu sepertinya belum pernah melakukan apa yang dilakukan Jokowi ini.

1. Naik pesawat di kelas Ekonomi.

Pada saat menghadiri wisuda Kaesang Pangarep di Singapura pada 2014 lalu, Presiden Jokowi beserta Ibu Negara Iriana naik pesawat komersial Garuda Indonesia di kelas ekonomi. Ia mengatakan ke Singapura dalam rangka urusan pribadi sehingga tak memakai fasilitas negara.

2. Membuat vlog di YouTube.

Seakan nggak mau kalah hits dengan putra bungsunya, Kaesang yang aktif nge-vlog di YouTube, Presiden Indonesia ketujuh tersebut juga membuat vlog di YouTube. Salah satu yang paling oke ketika merekam kebersamaannya dengan Raja Salman dari Arab Saudi ketika jamuan makan siang di Istana Bogor beberapa waktu lalu.

3. Membuat kuis online berhadiah sepeda.

Saat kunjungan ke berbagai tempat, Presiden Jokowi sering mengadakan kuis interaktif yang berhadiah sepeda. Kini, ia mengadakan kuis online yang juga berhadiah sepeda. Siapa mau ikut serta?

4. Memelihara kambing di Istana.

Memelihara berbagai binatang adalah salah satu hobi ayah tiga putra ini. Tak disangka, ternyata ia memelihara kambing di Istana. Hal itu terungkap dalam sebuah video di vlog-nya yang mengungkap kelahiran anak kambing beberapa waktu lalu.

5. Membangun pos perbatasan yang megah.

Sebagai teras depan bangsa, Jokowi mengaku malu dengan keadaan beberapa pos perbatasan yang kumuh. Presiden Jokowi meminta perbatasan negara dibikin bangunan yang bagus dan membanggakan.

"Robohkan! Dan saya minta maksimal dua tahun gedung-gedung PLBN itu harus selesai, dengan kualitas minimal dua kali lebih baik dari negara tetangga,"  ( Presiden Jokowi )

6. Bekerja sama dengan Korea Selatan dalam bidang seni dan ekonomi kreatif.

K-pop yang mendunia dijadikan Presiden Jokowi untuk belajar mempromosikan seni hiburan dan budaya ke pasar internasional. Maka dari itu Jokowi tak malu menimba ilmu dari Korea Selatan.

7. Membuka banyak pelabuhan baru untuk mendukung program tol laut.

Berikut lima capaian penting Jokowi dalam tiga tahun terakhir dalam berbagai bidang:

Ekonomi Tumbuh Positif:

Dalam pernyataannya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Selasa (17/10) menyatakan, dari angka indikator makroekonomi selama tiga tahun, pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, pengangguran, gini ratio, semuanya positif.

Beberapa indikator makro yang menunjukkan ekonomi Indonesia dalam kondisi baik, antara lain pertama, pertumbuhan ekonomi. Dijelaskannya, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode 2013 ke 2014 mengalami perlambatan dari 5,56 persen bergerak ke bawah menjadi 5,01 persen.

Selanjutnya, realisasi pertumbuhan ekonomi nasional mengalami penurunan menjadi 4,88 persen di 2015. Kemudian mulai membaik atau pulih di 2016 dengan capaian pertumbuhan 5,02 persen. Sementara hingga semester I-2017, pertumbuhan ekonomi tercatat 5,01 persen dan targetnya sebesar 5,2 persen di 2017.

Konektivitas Terus Meningkat:

Salah satu hal yang selalu Presiden Jokowi adalah pentingnya untuk meningkatkan konektivitas di negeri ini. Dalam pemerintahannya yang berjalan tiga tahun, sangat terasa peningkatan di bidang konektivitas itu.

 Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi menjelaskan, konektivitas yang lebih baik ini tidak terlepas dari pembangunan infrastruktur yang terus dilakukan.

“Highlight-nya Pak Jokowi-JK ini ingin melakukan pembangunan transportasi dengan mengejar ketertinggalan. Amanah ke saya adalah menciptakam konektivitas. Tapi lebih jauh lagi kami pastikan bahwa konektivitas kayak gimana, tapi yang bisa berfungsi dengan baik. Di sektor udara,  salah satunya adalah pengembangan Bandara Silangit, Sumatera Utara.

Dulunya bandara ini hanya sebagai bandara perintis yang hanya didarati pesawat Susi Air tiga kali dalam satu minggu. Namun, bandara itu kini menjadi bandara internasional yang tingkat okupansi pesawatnya lebih dari 85 persen. Sementara banyak bandara-bandara lain di berbagai daerah juga dilakukan pengembangan. Di sisi laut, upaya penurunan dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok menjadi salah satu tolak ukur. Dengan peningkatan kualitas infrastruktur pelabuhan dan waktu bongkar muat yang lebih rendah, menjadikan Priok kini disinggahi kapal-kapal besar. Dengan demikian arus logistik lebih efisien. Tidak puas dengan Priok, saat ini pemerintah terus membangun berbagai infrastruktur seperti pelabuhan.

Proyek terbesar saat ini adalah pembangunan Pelabuhan Patimban, Jawa Barat. Sementara di sektor kereta api, semasa pemimpinan Jokowi-JK, banyak proyek yang dikerjakan, seperti jalur kereta di Sulawesi dan merevitalisasi beberapa jalur kereta demi memangkas waktu tempuh dari satu tempat ke tempat lain.

Untuk di Jakarta sekarang juga sudah hampir selesai pembangunan MRT. Ini memang proyek dengan investasi triliunan rupiah, tapi bisa menghemat kerugian dari kemacetan yang ada di Jakarta. Sedangkan di sektor darat, terbaru, Kemenhub telah menyerahkan beberapa bus ke pemerintah daerah di Magelang dan Tamanggung. Upaya ini dilakukan tidak terlepas dari untuk meningkatkan konektivitas di kedua wilayah itu.

Infrastruktur Berkembang Pesat:

Bidang infrastruktur menjadi salah satu prioritas utama Jokowi. Sejumlah upaya pun dilakukan agar pembangunan infrastruktur bisa digenjot. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menerangkan, upaya menggenjot pembangunan infrastruktur sudah dilakukan sejak Jokowi mulai menjabat. Hal itu ditandai dengan menggeser alokasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk pembangunan infrastruktur.

Awal pemerintahan Presiden Jokowi kita melihat tranformasi besar-besaran subsidi BBM menjadi pembangunan infrastruktur dan bansos. Belum satu tahun saya mengingat Presiden mulai berbicara melibatkan swasta dan BUMN di dalam membiayai infrastruktur. Setelah itu, tranformasi berlanjut dengan mengupayakan alternatif pembiayaan untuk infrastruktur. Salah satunya dengan sekuritisasi aset.

Baru selesai satu tahun Presiden mengatakan yang membangun infrastruktur terutama BUMN, istilah beliau jangan dikekepin terus proyeknya, tapi disekuritisasi apa pun produknya, tanpa mengubah kepemilikan, ada dana masuk, sehingga bisa membangun infrastruktur lagi. Setelah dua tahun mendekati tiga tahun hari ini pecah telornya .

Jalan tol yang dibangun mencapai 568 km. Total jalan secara keseluruhan mencapai 2.623 km. Sebanyak 39 bendungan dibangun. Jaringan irigasi mencapai 1 juta hectare. Tak hanya itu, total panjang seluruh jembatan yang dibangun selama masa pemerintahan Jokowi mencapai 30.000 meter. Untuk infastruktur listrik terdapat tambahan hingga 7.000 MW.

Investasi Meningkat, Pengangguran Turun:

Sejumlah terobosan telah dilakukan, salah satunya di bidang investasi. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengatakan, realisasi investasi terus meningkat dalam tiga tahun terakhir. Tahun 2014 realisasi investasi Rp 463 triliun. Kemudian, berlanjut pada 2015 menjadi Rp 545 triliun, dan 2016 menjadi Rp 613 triliun. Realisasi investasi tahun ini ditargetkan Rp 678,8 triliun. Pada semester I 2017, realisasi investasi telah mencapai Rp 336,7 triliun.

Di bidang investasi tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK investasi naik 46 persen dari sebelumnya Rp 463 triliun per tahun menjadi sekitar Rp 678 triliun per tahun. Realisasi investasi telah memunculkan jutaan lapangan kerja. Dari penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN), jumlah lapangan kerja yang terwujud mencapai 3,36 juta. Data dari laporan kinerja tiga tahun pemerintah Jokowi menyebutkan, tingkat pengangguran mengalami penurunan sebesar 0,17% terhitung sejak Februari 2016 sampai Februari 2017. Tingkat pengangguran per Februari 2016 tercatat sebesar 5,33% atau sebanyak 7,01 juta orang.

Penciptaan lapangan kerja baru di sektor-sektor potensial terus didorong lebih optimal. Jika rinci, pada Agustus 2014 tingkat pengangguran berada di level 5,94%, lalu menurun ke level 5,81% pada Februari 2015, namun kembali naik ke level 6,18% di Agustus 2015.

Di tahun selanjutnya, tepat pada Februari 2016 tingkat kemiskinan turun ke level 5,5%, namun pada Agustus 2016 naik ke level 5,61%, dan pada Februari 2017 turun 0,17% ke 5,33%. Demikian dikutip dari detikfinance.com.

Angka Kemiskinan Turun:

Data laporan kinerja tiga tahun pemerintah Jokowi juga mencatat, untuk angka kemiskinan hingga Maret 2017 terdapat penurunan kemiskinan sebesar 0,22% menjadi 10,64% dari September 2016 yang sebesar 10,7%. Jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2017 sebanyak 27,77 juta orang atau 10,64% dari seluruh penduduk. Diperlukan program yang tepat sasaran dan tepat untuk terus menurunkan jumlah penduduk miskin.

Jika dilihat, sejak September 2014 tingkat kemiskinan sebesar 10,96%, lalu meningkat menjadi 11,22% pada Maret 2015, lalu kembali turun menjadi 11,13% di September 2015, lalu turun ke level 10,86% di Maret 2016, dan September 2016 turun menjadi 10,7%. Sedangkan untuk ketimpangan pendapatan yang diukur dengan gini rasio juga mengalami penurunan menjadi 0,393 per Maret 2017, jika dibandingkan yang sebelumnya berada di posisi 0,394.

Pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang telah berjalan selama 3 tahun lebih lamanya, pemerintahan bergerak lebih maju lagi dan fokus pada kebijakan pemerataan ekonomi yang berkeadilan bagi masyarakat Indonesia.

Program Nawacita yang menjadi andalan pemerintah telah meletakan fondasi, percepatan dan pemerataan pada 3,5 tahun kerja Jokowi-JK yang dimulai pada tahun 2014, pada aspek pemerataan terdapat empat faktor utama yaitu pembangunan ekonomi dan peningkatan produktivitas, pengentasan kemiskinan dan kebijakan afirmatif, lalu stabilitas politik, keamanan, keadilan hukum dan pemajuan kebudayaan, serta tak kalah penting nya menekan ketimpangan antar wilayah.

Ekonomi dan Produktivitas

Pembangunan ekonomi didorong oleh investasi yang semakin besar, penciptaan pusat-pusat ekonomi baru, pengembangan ekonomi maritim, dan peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Pengentasan Kemiskinan

Untuk mengatasi ketimpangan sosial dilakukan pemenuhan kebutuhan dasar, pemberdayaan, dan keberpihakan pada kelompok rentan, termasuk perhatian khusus terhadap masyarakat Papua.

Secara universal jika dilihat dari prorgram pengentasan kemiskinan, ada dana desa yang disalurkan dari tahun 2015 hingga tahun 2018 cukup besar: Rp187 triliun. Tahun ini, sebesar 30 persen dari Rp 60 triliun dana desa digunakan untuk membayar upah pekerja proyek dana desa. Apa dampak program dana desa ini? tiga tahun terakhir, program ini berhasil menurunkan kemiskinan di desa sebesar 4,5 persen.

Pembangunan Kewilayahan

Untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah dilakukan pembangunan infrastruktur konektivitas dengan memperhatikan lingkungan dan pengembangan wilayah baru di luar Pulau Jawa.