“
TEROBOSAN ITU SESUATU YANG TIDAK BIASA KARENA MEMILIKI DAYA DOBRAK TINGGI. JIKA
BIASA-BIASA SAJA DAN NORMATIF , BUKAN TEROBOSAN NAMANYA“ ( LIN CHE WEY )
Di telinga orang, jika mendengar kata
"Istana Negara", pasti yang muncul dipikiran kita yaitu
bangunan megah, keren, ketat pengamanannya, dan isinya orang-orang penting.
Benar , Istana negara isinya memang seperti itu. Istana Negara saat ini telah
disulap jadi tempat yang ramah dan welcome
untuk semua orang sejak Presiden Ir. H. Joko Widodo menjabat sebagai Presiden.
Ini beberapa rangkuman bagaimana
perubahan yang terjadi di Istana Negara sejak ada Presiden Ir. H.
Joko Widodo. Lukisan-lukisan
bersejarah ini dulu hanya disimpan. Dan kini? untuk pertama kalinya dalam
sejarah, sejak Presiden Ir. H. Joko Widodo menjabat,
lukisan-lukisan itu dipamerkan ke masyarakat umum dan siapa saja dapat datang
untuk melihatnya.
Upacara tujuh belasan di istana negara yang
saat ini berbeda dengan yang dulu. Dulu 70% pejabat, 30% rakyat. Kini dibalik,
30% merupakan pejabat, yang 70% masyarakat umum. Kebayang bagaimana riuhnya
istana negara saat upacara 17 Agustus. Masyarakat yang hadir berebut buat jabat
tangan sama Presiden Ir. H. Joko Widodo.
Dengan begini, mereka jadi lebih dekat dengan
Presidennya, dan juga merasakan bagaimana kerennya mengikuti upacara di istana
negara. Jangankan ingin foto, dulu
melihat dari jauh saja sudah takut. Namun kini tidak lagi, pasukan jaga Istana
ini kini baik-baik tidak seperti dulu.
Mereka juga ramah dan tidak menolak jika
diajak selfie sama masyarakat umum yang datang ke istana. Dulu jika ada tamu
negara, pembicaraannya di dalam istana dan dijaga ketat. Kini? ngobrolnya di
beranda istana sembari melihat kebun. Sebutannya adalah Veranda Talk, artinya ngobrol-ngobrol di beranda. Tamu negara
yang berkunjung ke Indonesia akan diajak bercengkerama di beranda istana
sembari melihat pemandangan cantik di halaman istana. Hal ini mengakibatkan
segala hal yang dijalankan menjadi transparant dan siapapun dapat melihat. Dulu
tidak sembarang orang dapat masuk ke dalam istana negara. Kini? Kiai, pelawak,
hingga tukang ojek diundang Presiden Ir. H. Joko Widodo ke
sana. Apakah ada undang-undang yang menyatakan
Istana Negara hanya untuk orang besar ?
Sejak Presiden Ir. H. Joko Widodo menjabat,
megahnya istana negara menjadi bersahabat dengan rakyat dari kalangan manapun.
Pedagang kaki lima, artis, pelawak, tukang gojek,
para ulama, dan masih banyak lagi, pernah diundang Presiden Ir. H.
Joko Widodo untuk
datang ke istana.
Kirab Bendera pusaka di Istana Merdeka. Dulu
hanya serah terima di dalam istana, kini diarak dengan kereta kencana. Serah
terima bendera pusaka bukan hal yang biasa-biasa saja. Masyarakat umum juga
perlu mengetahui bagaimana bersejarahnya bendera pusaka yang menjadi kebanggaan
dan ciri khas Bangsa Indonesia. Presiden Ir. H. Joko Widodo mengganti
ritual serah terima bendera pusaka supaya kita lebih menghormatinya. Dulu tamu
negara hanya disambut di tangga istana. Kini? tamu negara disambut dengan
parade budaya.
Saat ini, tamu negara disambut dengan lebih
semarak dengan dilangsungkannya parade budaya sebelum memasuki istana. Parade
budaya ini untuk mengenalkan kebudayaan-kebudayaan Indonesia kepada wakil
negara yang berkunjung ke Indonesia dari luar negeri. Umumnya yang ditampilkan
tari-tari tradisional, atau parade anak-anak kecil yang mengenakan pakaian adat
nusantara. Dulu pelantikan gubernur sangat formal di dalam istana. Kini? mereka
diarak dengan lagu-lagu kebangsaan sebelum resmi dilantik. Agar rasa
nasionalismenya semakin kuat. Lagi-lagi Presiden Ir. H. Joko Widodo yang mencetuskan. Menurut beliau, lagu-lagu
kebangsaan tidak hanya untuk dinyanyiin di upacara.
Pemimpin rakyat memang semestinya merakyat.
Perubahan-perubahan kecil yang terjadi di istana negara semakin membuka mata
kita bahwa Presiden kita yang satu ini memang ramah sekali, lain dari yang
lain. Banyak pihak menganggap istana negara saat ini terasa lebih hidup.
Perubahan
Dalam Kerja Membangun Indonesia
Pada tahun pertama, pemerintahan Presiden Ir. H.
Joko Widodo dengan Wakil Presiden Dr. Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla sudah
menaruh pilar pembangunan nasional yang kuat lewat perubahan mendasar
perekonomian dan menaruh kembali pola Indonesia sentris.
"Pada tahun kedua,
pemerintah mendorong percepatan pembangunan nasional. Baik pembangunan
infrastruktur fisik, mempercepat pembangunan sumber daya manusia, serta
meningkatkan lainnya dapat berjalan bersama, maju bersama, sejahtera bersama" ( Presiden Joko Widodo )
Terlebih, tahun 2017 adalah tahun
kerja bersama guna pemerataan ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat
Indonesia. Presiden Ir. H. Joko Widodo mengungkapkan, pemerintah ingin
segenap rakyat Indonesia di seluruh pelosok dapat merasakan manfaat pembangunan,
bukan sebaliknya. Bagi Presiden Ir. H. Joko Widodo, hal itu adalah janji kemerdekaan
yang wajib diwujudkan, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta
ikut mewujudkan ketertiban dunia. "Rakyat di Aceh, di Papua, Pulau
Miangas, Pulau Rote, bisa menikmati hasil-hasil pembangunan secara merata,"
ungkap Presiden Ir. H. Joko Widodo. "Kita ingin para petani, nelayan, buruh,
ulama, pedagang pasar, tokoh agama, guru, aparatur sipil negara, TNI, Polri,
pers, budayawan, mahasiswa dan
Presiden Ir. H. Joko Widodo mengungkapkan, pemerintah sudah
membangun banyak infrastruktur fisik. Tetapi, tidak lupa juga menjalankan
pembangunan manusia. Bagi Presiden Ir. H. Joko Widodo, hal tersebut disebabkan membangun
Indonesia merupakan membangun manusia Indonesia.
"Alhamdulillah, kerja bersama kita selama ini dalam
meningkatkan kualitas pembangunan manusia Indonesia telah menuai hasil yang
menggembirakan,"
(
Presiden Joko Widodo )
Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia beranjak naik dari negara dengan kategori
medium high development atau menengah menjadi negara dalam kategori high human
development atau tinggi. Pertumbuhan ini diiringi kenaikan angka IPM naik dari
68,90 pada 2014 menjadi 70,18 pada 2016. Presiden Ir. H. Joko Widodo menyatakan, kenaikan IPM tersebut tidak terlepas dari dikeluarnya
beberapa program seperti program Kartu Indonesia Sehat (KIS), program Kartu
Indonesia Pintar (KIP), serta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Selain
itu pemerintah juga mempunyai program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk
balita dan ibu hamil. Presiden Jokowi menekankan, pemerintah berjanji akan
melanjutkan program-program pembangunan manusia.
"Pemerintah bukan hanya konsentrasi untuk
mengurangi dampak kekurangan gizi kronis, menekan angka stunning, tetapi juga
menyiapkan generasi muda yang berkualitas yang terampil dan siap untuk berkompetisi," ( Presiden Joko Widodo )
Oleh sebab
itu, lanjut Presiden Ir.
H. Joko Widodo, pemerintah menginisiasi
pengembangan kompetensi tenaga kerja, antara lain lewat pendidikan dan
pelatihan vokasi. Seluruhnya dilaksanakan guna
menyiapkan sumber daya manusia yang andal dan tangguh. Presiden Ir.
H. Joko Widodo menegaskan pentingnya bagi
Indonesia untuk melaksanakan transformasi ekonomi dari ekonomi berbasis
konsumsi menjadi investasi. Presiden Ir. H. Joko Widodo Widodo ketika menjadi pembicara di acara Sarasehan ke-2 100
Ekonom Indonesia di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat,
Presiden Ir. H. Joko Widodo, Indonesia mesti beranjak meninggalkan ekonomi berbasis sumber
daya alam mentah tanpa pengolahan menuju industri manufaktur yang bisa
meningkatkan nilai tambah. Pemerintahannya giat melaksanakan pembangunan
infrastruktur sebagai salah satu upaya untuk menaikkan perekonomian Indonesia. Presiden Joko
Widodo menekankan bahwa pembangunan infrastruktur yang menyeluruh di seluruh
Indonesia ini dinanggap sangat dibutuhkan oleh Indonesia.
"Urgensi
pembangunan infrastruktur di Indonesia adalah karena kondisi infrastruktur
Indonesia masih jauh dari kondisi ideal, bahkan cenderung memburuk. Ini studi
dari World Bank (2015) dan McKinsey (2013)" ( Presiden Joko
Widodo )
Maka dari itu, pemerintah giat untuk membangun
mulai dari daerah terluar dan yang selama ini kurang memperoleh perhatian
seperti di Papua. Terlebih di Papua, pemerintah membangun jalan Trans-Papua dan
berbagai infrastruktur lainnya demi menekan disparitas harga. Sementara itu,
Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan menegaskan proyeksi pertumbuhan
ekonomi pada 2018 sebesar 5,4 persen masih bisa terlaksana asalkan tidak
terjadi pergolakan geopolitik yang terlalu masif.
Ekonomi
Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan
Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Adriyanto mengatakan keadaan ekonomi pada
2018 dapat dipengaruhi oleh kinerja ekspor yang membaik selama 2017 dan tidak
begitu terganjal oleh isu proteksionisme yang pernah beredar pada awal Presiden
AS Donald Trump menjabat. Walau demikian, isu proteksionisme mesti terus
diantisipasi sebab masih menjadi perbincangan utama perdagangan internasional
dan memengaruhi perdagangan China, yang kini adalah salah satu mitra dagang
utama Indonesia.
Sokongan pertumbuhan ekonomi pada 2018 dapat
bersumber dari sektor investasi yang tercatat mulai meningkat di 2017 dan kian
memberikan efek seiring dengan pulihnya persepsi investor terhadap keadaan
ekonomi Indonesia. Sejumlah sumber investasi tersebut antara lain belanja modal
BUMN serta investasi di pasar modal dan non perbankan lainnya seperti dari penerbitan
obligasi ritel yang dapat memperkuat struktur pasar keuangan dan menaikkan
investasi dalam negeri.
Secara keseluruhan, proyeksi pertumbuhan 5,4
persen ini dipengaruhi oleh keadaan perkembangan ekonomi pada 2017 yang
diprediksi mencapai 5,1 persen-5,2 persen, walau sampai triwulan III-2017,
ekonomi Indonesia baru tercatat tumbuh akumulatif 5,03 persen.
Pangan
Walaupun mengejar pembangunan infrastruktur,
namun Indonesia tetap mengusahakan kemandirian pangan. Situs kata data
melaporkan, Indonesia meminta World Trade Organization (WTO) segera
menghasilkan jalan keluar permanen untuk Public Stockholding for Food Security
Purposes dan Special Safeguard Mechanism (SSM). Kedua persoalan tersebut harus
diselesaikan demi meningkatkan ketahanan pangan dalam sektor perikanan dan
pertanian, khususnya di negara-negara berkembang. Menteri Perdagangan
Enggartiasto Lukita mengatakan negara anggota WTO mesti meninjau konsep
pembangunan berkelanjutan guna mendukung ketahanan pangan.
"Bagi
Indonesia, sektor pertanian memiliki peran strategis sebagai sumber penghidupan
sebagain besar penduduk Indonesia," ( Enggartiasto
Lukita )
Sedangkan untuk kebijakan
struktural, sambungnya, terdapat lima persoalan yang harus diperhatikan.
Pertama yaitu upaya memperkuat daya saing perekonomian melalui peningkatan
empat modal dasar pembangunan, yakni infrastruktur, modal manusia, penyerapan
teknologi dan inovasi, serta mutu institusi atau kelembagaan
Selanjutnya yaitu upaya membangun
kapasitas dan kapabilitas industri lewat pengembangan industri. Pengembangan
itu, mesti serasi dengan kemampuan di daerah berdasarkan analisis growth
strategy yang kelak bisa menjadi acuan untuk pemangku kebijakan.
Fokus yang ketiga yaitu masalah
upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Persoalan ini bisa dijalankan pada
sejumlah sektor, seperti pemerataan akses pendidikan, kesempatan kerja,
penguatan konektivitas antar daerah, dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM).
Kemudian selanjutnya yaitu masalah
penguatan struktur dan sumber pembiayaan. Fokus ini terbagi menjadi dua, yakni
pemerintah dan swasta. Dari sisi pemerintah bisa dilakukan lewat beberapa hal
seperti penguatan penerimaan pajak, efisiensi pengeluaran, serta strategi
pembiayaan fiskal yang berkelanjutan. Terakhir yaitu mengoptimalkan peluang
sambil memitigasi resiko yang bias timbul dari perkembangan teknologi digital
termasuk teknologi finansial. Pada masalah ini, BI akan bekerja sama dengan
pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan untuk terus memperkokoh koordinasi dan
melahirkan pengembangan ekonomi.
Generasi Muda
dan E-Commerce
Presiden Ir.
H. Joko Widodo memuji bahwa kaum muda Indonesia
sekarang tengah menggerakkan perubaha industri jual beli daring (e-commerce)
dan ekonomi digital. Besarnya pasar Indonesia berdampak pada kemunculan empat
perusahaan start up dengan nilai luar biasa besar.
"Saat ini, Indonesia telah memiliki empat Unicorn atau
perusahaan start-up dengan nilai miliaran Dolar, sama dengan jumlah Unicorn di
gabungan 28 negara di Uni Eropa “ ( Presiden Joko Widodo )
Bagi Presiden Ir.
H. Joko Widodo, sumber daya manusia juga ikut
memajukan revolusi industri keempat atau Revolusi Industri 4.0. Presiden Joko
Widodo mengungkapkan bahwa pada 4 April silam dia sudah mengeluarkan
program Revolusi Industri 4.0 yang diberi nama 'Making Indonesia 4.0'.
"Saya percaya bahwa Revolusi Industri 4.0 akan menciptakan
banyak lapangan kerja dan meningkatkan kesetaraan, karena salah satu aspek
penting dari Industri 4.0 adalah penurunan biaya produk dan jasa sehingga
menyebabkan produk tersebut lebih murah dan mudah dijangkau bagi kalangan
berpendapatan rendah," ( Presiden Joko Widodo )
Oleh karena
itu, Presiden Ir.
H. Joko Widodo memercayai, ASEAN, termasuk
Indonesia akan menjadi yang terdepan dalam Revolusi Industri 4.0. Presiden
kembali mencontohkan pada Asian Games contohnya, Indonesia sudah memperlihatkan
uji coba mobil otonom (tanpa pengemudi) yang beroperasi di jaringan 5G.
Dalam enam tahun terakhir, perekonomian
Indonesia sudah menjalani banyak transformasi dan perkembangan pesat.
Transformasi itu meliputi berbagai sektor, mulai dari otomotif, minyak dan gas
bumi, perbankan, sampai kehadiran “Ekonomi Baru” (new economy) yang
berbasiskan teknologi digital.
Berikut enam momen penting yang sudah mengubah
wajah perekonomian Indonesia selama enam tahun terakhir ini (periode tahun
2012-2018):
Peringkat Kredit dan Layak Investasi Tertinggi
sejak Krisis 1998
Pada Mei 2017, Standard & Poor's (S&P)
menaikkan peringkat utang luar negeri Indonesia ke level layak investasi
(investment grade). Ini melengkapi level serupa yang lebih dahulu
disematkan oleh Fitch Ratings dan Moody's. Jadi, tiga lembaga rating
utama dunia telah kembali mencatatkan utang Indonesia ke dalam level layak
investasi sejak krisis ekonomi 1998 silam.
Tidah berhenti di situ saja, Fitch pada
Januari 2018 dan Moody's pada April 2018 menaikkan lagi peringkat utang
Indonesia menjadi Baa2. Ini peringkat kredit tertinggi yang disandang
Indonesia, bahkan sejak zaman Orde Baru. Hal tersebut memperlihatkan penilaian
positif terhadap daya tahan ekonomi Indonesia dan kemampuan pemerintah dalam
mengatur anggaran negara.
Cap investment grade akan menarik dana
investasi asing masuk ke Indonesia, termasuk dari negara-negara yang
konservatif memilih tempat investasinya, seperti Jepang. Menurut pemerintah,
semakin tinggi peringkat kredit maka akan makin ringan beban yang mrsti
ditanggung untuk membayar bunga utang. Korporasi di dalam negeri juga akan
terkerek peringkatnya sehingga lebih murah mencari pendanaan.
Era Baru Keterbukaan Bank dan Jasa Keuangan
Awal Mei 2017, Presiden Joko Widodo
menandatangani Perppu No. 1 Tahun 2017 mengenai akses informasi keuangan untuk
kepentingan perpajakan yang pernah menimbulkan kehebohan. Karena, Perppu yang
kemudian disahkan DPR menjadi UU No.9/2017 ini mengharuskan lembaga keuangan,
khususnya bank, membuka data rekening dan pemiliknya guna keperluan perpajakan.
Kebijakan yang merupakan implementasi kerja
sama global pertukaran informasi keuangan secara otomatis (AEoI) ini menjadi
era baru keterbukaan data bank dan lembaga keuangan di Indonesia. Selain akan
menaikkan basis penerimaan pajak, kebijakan ini bermaksud mengidentifikasi aset
WNI di luar negeri dan mencegah praktik penghindaran pajak. Mulai tahun ini, terdapat 69 negara yang
bersedia melaksanakan pertukaran data keuangan secara otomatis dan resiprokal.
Artinya, sudah tidak lagi tempat untuk wajib pajak di suatu negara untuk menyembunyikan
asetnya di dalam ataupun luar negeri.
Gairah Ekonomi Digital Melahirkan Empat
Unicorn
Pada Agustus 2016, Go-Jek menjadi perusahaan
rintisan (start-up) pertama di Indonesia yang memiliki status unicorn,
yaitu kuda bertanduk yang melambangkan nilai suatu perusahaan telah melebihi
US$ 1 miliar. Perolehan ini kemudian diikuti oleh tiga e-commerce, yakni
Tokopedia dan Traveloka serta yang terakhir yaitu Bukalapak. Jadi, sekarang,
empat dari enam unicorn di Asia Tenggara berasal dari Indonesia. Menteri
Komunikasi dan Informatika Rudiantara menargetkan ada lima unicorn pada
tahun ini, dan tahun depan bertambah satu lagi dari sektor layanan finansial
berbasiskan teknologi (fintech).
Kesuksesan start-up berkembang besar
menjadi unicorn menandakan pesatnya pertumbuhan ekonomi digital di
Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian Google
dan AT Kearney mencatat, investasi pada start-up di Indonesia berkembang
empat kali lipat dalam kurun kurang dari setahun menjadi US$ 6 miliar per
Agustus 2017. Geliat ekonomi digital ini terjadi di sejumlah lini, seperti
transportasi, perdagangan (e-commerce), kesehatan, pendidikan, sampai
jasa keuangan (fintech).
Baru-baru ini, orang kaya dan konglomerasi di
Indonesia juga rajin berinvestasi lewat modal ventura di sejumlah start-up,
seperti Grup Djarum dan Astra International menyuntik Go-Jek sekitar Rp 3,3
triliun awal tahun ini.
Tax Amnesty, Kontroversi dan Prestasi
Di akhir September 2016, puluhan konglomerat
negeri ini berbaris untuk meminta "ampun" di kantor pajak. Ada James
Riady (Grup Lippo), Anthoni Salim, Prajogo Pangestu (Barito), Tommy Soeharto,
Aburizal Bakrie, Garibaldi dan Erick Thohir, hingga Arifin Panigoro (Medco).
Mereka menggunakan sisa waktu periode I program pengampunan pajak (tax
amnesty) yang memberikan tarif bayaran lebih rendah.
Sejak dijadwalkan sampai pembuatan undang-undangnya,
program ini memang menimbulkan kontroversi sebab pemerintah mengampuni kalangan
orang kaya yang selama ini menyembunyikan hartanya dari target pajak. Di sisi
lain, orang kaya meragukan jaminan hukum dan komitmen pemerintah menjalankan
program ini. Alhasil, ketika program ini dimulai Juli 2016, minat wajib pajak
sangat rendah.
Usaha sosialisasi pemerintah, khususnya Presiden
Joko Widodo ke sejumlah kota, akhirnya mendorong banyak orang kaya yang
mengikuti program amnesti tersebut. Sampai selesainya program tax amnesty
pada akhir Maret 2017, hasil yang didapatkan tergolong cukup memuaskan. Program
ini diikuti oleh hampir 1 juta wajib pajak, dengan deklarasi harta di dalam
negeri sebesar Rp 3.687 triliun dan deklarasi luar negeri Rp 1.032 triliun.
Jadi, uang tebusan yang didapatkan Rp 114
triliun atau total penerimaan negara dari program tersebut Rp 135 triliun. Ini
lebih rendah dari sasaran pemerintah Rp 165 triliun. Sedangkan nilai repatriasi
hanya Rp 147 triliun, jauh di bawah target Rp 1.000 triliun. Walau demikian,
program tax amnesty di Indonesia dinilai berhasil sebab menghimpun dana
tebusan tertinggi di dunia dengan rasio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)
sekitar 0,80%.
Bubarnya BP Migas dan Wajah Baru Hulu Migas
Pada November 2012, Mahkamah Konstitusi (MK)
mengeluarkan vonis mengejutkan: Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas)
tidak konstitusional sebab tidak serasi
dengan Pasal 33 UUD 1945. Kehadiran lembaga buatan pemerintah tahun 2002
sebagai pembina dan pengawas Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) migas ini
dianggap mendegradasi penguasaan negara atas sumber daya alam.
Sejak keputusan itu, Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
langsung membuat Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2013 untuk membentuk SKK
Migas sebagai pengganti BP Migas. Satuan kerja ini beroperasi sampai adanya
revisi Undang-undang Migas Nomor 22 tahun 2001 yang sampai sekarang belum
dilaksanakan. Selain bubarnya BP Migas, wajah baru sektor hulu migas di dengan
pergantian rezim kontrak dari cost recovery menjadi rezim gross split.
Skema baru yang mulai berlaku Januari
2017 ini bermaksud menaikkan transparansi dan efisiensi biaya produksi di
tengah gejolak harga minyak dunia. Walau pernah mendapat pro-kontra, sekarang
sudah ada sembilan wilayah kerja migas yang menjalankan skema gross split.
Mobil Murah Memompa Industri Otomotif Nasional
Era mobil murah di Indonesia berawal dari
keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 tahun 2013 mengenai insentif pajak
penjualan barang mewah (PPnBM) untuk mobil murah dan ramah lingkungan (Low Cost
Green Car/LCGC) pada Juni 2013. Dengan dorongan ini, mobil berkapasitas di
bawah 1.200 cc dan hemat bahan bakar bisa dijual lebih murah seharga di bawah
Rp 100 juta.
Hal ini serasi dengan kehendak pemerintah
menaikkan daya saing industri mobil nasional dan penciptaan lapangan pekerjaan
baru. Basis produksi mobil di dalam negeri akan tumbuh dan bersaing dengan
negara-negara lain, seperti Thailand.
Kebijakan tersebut langsung berpengaruh besar.
Tahun 2013, penjualan mobil mencapai 1.229.902 unit yang merupakan rekor
tertinggi sepanjang sejarah. Adapun, pangsa pasar mobil murah rata-rata 13% per
bulan. Setahun berlalu, penjualan mobil masih stabil di volume yang sama, dan
baru cenderung menurun dalam tiga tahun terakhir ini seiring melemahnya daya
beli masyarakat.
Saat ini, Presiden Ir. H.
Joko Widodo berencana
mengeluarkan kebijakan baru yakni Low Carbon Emission Vehicle (LCEV) dengan
cakupan yang lebih luas daripada LCGC. Kemungkinan program itu tidak hanya
mencakup mobil hemat bahan bakar, namun juga hybrid dan listrik
Tidak mudah untuk
menjadi Presiden Indonesia, namun tampaknya bagi Ir. H. Joko Widodo cukup
berhasil memmpin negara yang berpenduduk lebih dari 250 juta jiwa tersebut,
yang juga negara kepulauan terbesar di dunia memiliki lebih dari 17.100 pulau,
memiliki lebih dari 1.128 etnis, 746 bahasa yang beragam, 1.000 macam makanan
tradisional dan keanekaragaman hayati, memiliki garis pantai terpanjang kedua
di dunia setelah Kanada dengan total panjang 99.093 Km, memiliki 8 situs budaya
warisan dunia. Bonus demografi Indonesia : usia 15 tahun dan kurang dari 64
tahun (34%), usia 15 tahun sampai 64 tahun (66%). Penduduk usia produktif
Indonesia mencapai 170 juta jiwa lebih besar dibandingkan gabungan penduduk
usia produktif di Malaysia, Singapura, Australia dan Thailand.
Ada
beberapa keberhasilan fenomenal selama pemerintahan Presiden Jokowi berduet
dengan Wapres Jusuf Kalla dalam berbagai sektor kehidupan antara lain :
pertama, nilai investasi di 13 kawasan industri mencapai Rp 250,7 Trilun. 13
kawasan industri yaitu Kawasan Industri Dumai, Riau; Kawasan Industri
Lhokseumawe Aceh; Kawasan Industri Tanjung Bunten-Riau; Kawasan Industri Wilmar
Serang, Banten; Kawasan Industri Sei Mangke, Sumut; Kawasan Industri Kendal,
Jawa Tengah; Kawasan Industri Ketapang Kalimantan Barat; Kawasan Industri JIIPE
Gresik, Jawa Timur; Kawasan Industri Morowali, Sulteng; Kawasan Industri Palu
Sulteng; Kawasan Industri Bitung, Sulut; Kawasan Industri Konawe, Sultra;
Kawasan Industri Bantaeng, Sulsel.
Kedua, sejak
tahun 2014, belanja untuk infrastruktur meningkat sangat signifikan. Setidaknya
sampai tahun 2017, ada 244 proyek strategis nasional (PSN) yang tersebar dari
Sabang sampai Merauke dengan nilai investasi lebih dari Rp 4.000 triliun.
Beberapa dari proyek itu telah selesai dikerjakan.
Kemajuan
pembangunan infrastruktur di era Jokowi yaitu pembangunan jalan Trans Papua;
revitalisasi Bandara Silangit di Sumut; revitalisasi Bandara Komodo di Labuan
Bajo-NTT; Tol Trans Jawa sampai Batang dan Tol Trans Jawa sampai Solo;
Pembangunan bandara dan pelabuhan Tapaleo, Bicoli dan Wayabula di Maluku Utara;
pembangunan jalan sepanjang 1.900 Km dari Kalimantan Barat ke Kalimantan Utara;
pembangunan pembangkit listrik 35GW; penyediaan kapal terjadwal lewat program
tol laut; pembangunan 69 bendungan diseluruh Indonesia hingga tahun 2019.
Pemerintah sedang membangun Palapa Ring yakni infrastruktur serat optik
sepanjang 36.000 Km untuk menjangkau 440 kabupaten/kota seluruh Indonesia.
Palapa Ring akan selesai pada tahun 2018. Disamping itu, pemerintah akan
membangun infrastruktur jaringan internet dengan satelit yang ditargetkan
selesai tahun 2021.
Disamping
itu, pemerintah sedang mengembangkan dan membangun 11 proyek tol laut. Anggaran
yang dialokasikan pada 2017 mencapai Rp 132,38 triliun. Lokasi tol laut yaitu
Pelabuhan Patimban di Subang (Jabar), Inland Waterways atau Kanal
Cikarang-Bekasi-Laut Jawa di Cikarang, Pelabuhan Kuala Tanjung, Pelabuhan
Bitung, Pelabuhan KEK Maloy, Pelabuhan Sorong, Pelabuhan Kalibaru, Pelabuhan
Makassar New Port, Pelabuhan Palu, Terminal Kijing dan Pelabuhan Kupang.
Sementara,
percepatan pembangunan infrastruktur dilakukan Jokowi dengan membangun 52
proyek jalan tol, 17 proyek bandara, 13 proyek pelabuhan, dan 19 proyek kereta
api. Fokus prioritas pilihan Jokowi sudah benar yaitu pembangunan infrastruktur,
pembangunan manusia dan relaksasi regulasi (deregulasi) yang akan bermuara pada
peningkatan daya saing.
Target
infrastruktur nasional tahun 2018 yaitu sektor sumber daya air membangun 47
bendungan (11 baru, 36 masih berlangsung); 106 Km pembangunan sarana dan
prasarana pengendalian banjir; pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana
pengamanan pantai (11 Km); pembangunan jaringan irigrasi baru (54.000 hektar);
rehabilitasi jaringan irigasi (160.000 hektar); pembangunan pengendali
lahar/sedimen (16); pembangunan embung (54 buah); pembangunan sarana dan
prasarana pengelolaan air baku (4,5m3 per detik). Sektor jalan yaitu
pembangunan jalan sepanjang 864 Km, preservasi jalan sepanjang 46.000 Km,
pembangunan jembatan (8.037m), pembangunan jalan layang/terowongan (588 Km),
pembangunan tol (25 Km) dan preservasi jembatan (497.515 m).
Sektor
perumahan yaitu pembangunan rumah khusus (5000 unit); rumah susun (6.238 unit),
PSU perumahan (15.400 unit) dan rumah swadaya (180.000 unit). Sektor cipta
karya yaitu pembangunan SPAM (13.059 liter/detik), penanganan infrastruktur
kawasan permukiman perkotaan (1990 ha), penanganan infrastruktur kawasan
permukiman perdesaan (867 ha), pengolahan air limbah (648.018 KK) dan pelayanan
sistem persampahan (2.072.904KK). Hasil evaluasi Bappenas tahun 2017,
pencapaian penyelesaian infrastruktur program prioritas 2018 yaitu 63%
tercapai, 24% tercapai dengan kerja keras dan 13% tidak akan tercapai.
Ketiga,
penyebab terjadinya pungli yaitu sarana dan prasarana tugas yang belum ideal;
mekanisme kerja layanan publik yang belum sistematis; birokrasi yang belum
sempurna; insentif yang belum optimal; pengawasan yang lemah serta meminimalkan
pertemuan langsung petugas dengan masyarakat yang sedang meminta layanan
publik. Beberapa sebab munculnya pungli antara lain karena tak paham prosedur,
lamanya proses pelayanan, berkas persyaratan kurang lengkap, tidak sabarnya
warga masyarakat menunggu serta mental oknum pelayanan dan pengawasan internal
yang buruk.
Berdasarkan
data Ombudsman RI (Oktober 2016), sektor yang paling banyak dilaporkan
terjadinya suap dan pungli ada di sektor pendidikan (45%) dari seluruh laporan,
sektor pertanahan (10%), penegakkan hukum (7%), administrasi kependudukan (6%),
cukai dan pajak (6%), kepegawaian (5%), perhubungan(5%), perizinan (4%),
kesehatan (3%) dan sektor lainnya (9%). Sementara data Kemendagri dari laporan
masyarakat periode Januari s.d September 2016, ada 7 aspek rawan pungli yaitu
kepegawaian, pendidikan, perizinan, dana desa, pelayanan publik, hibah dan
bantuan sosial serta pengadaan barang dan jasa.
Merespons
maraknya Pungli atau illegal levy, Presiden menetapkan Peraturan
Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar
yang mengatur upaya pemberantasan pungutan liar secara terpadu. Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur juga
mengeluarkan Surat Edaran no.5 tahun 2016 tentang Pemberantasan Praktek Pungli
dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah. Surat Edaran itu yang tidak
hanya bersifat internal Kementerian PANRB, tetapi ditujukan kepada para Menteri
Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala LPNK, pimpinan
kesekretariatan lembaga Negara, pimpinan Kesekretariatan LNS, Gubernur, Bupati
dan Walikota.
Keempat,
selama pemerintahan Jokowi juga ada komitmen kuat untuk mempercepat pembangunan
perdesaan. Hal ini tergambar dari besarnya dana yang masuk ke desa dari
berbagai sumber yaitu DAK dan dekonsruksi (Pusat), DAK dan tugas pembantuan
(Provinsi), Dana desa, bantuan pemerintah, alokasi dana desa, bagi hasil pajak
daerah dan retribusi daerag (PDRD) dan kegiatan pemberdayaan masyarakat
(Kabupaten/Kota). Sumber dana : dana desa total alokasi selama 2017 (Rp 66
Triliun), DAK tahun 2017 (Rp 104,1 Triliun), alokasi anggaran K/L ke desa tahun
2016 (Rp362,6 Triliun), alokasi dana desa tahun 2017 (Rp 34,7 Triliun).
Kebijakan
dana desa : tahun 2015 sebesar Rp 20,67 Triliun penyerapannya sebesar 82,72% di
74.093 desa (setiap desa mendapat kurang lebih Rp 280,3 juta); tahun 2016
sebesar Rp 46,98 Triliun penyerapannya sebesar 97,65% di 74.754 desa (setiap
desa mendapat kurang lebih Rp 643,6 juta); tahun 2017 sebesar Rp 60 Triliun
penyerapannya sebesar 89,20% di 74.910 desa (setiap desa mendapat kurang lebih
Rp 800,4 juta). Rekapitulasi pemanfaatan dana desa yaitu mendukung kegiatan
ekonomi masyarakat desa (jalan desa 121.709 Km, jembatan 1.960 Km, pasar desa
5.220 unit, BUMDesa 21.811 unit, tambatan perahu 5.116 unit, embung 2.047 unit,
irigasi 41.739 unit dan sarana olah raga desa 2.366 unit) dan kegiatan
meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa (penahan tanah 291.393 unit, air
bersih 32.711 unit, MCK 82.356 unit, Polindes 6.041 unit, drainase 590.371
unit, PAUD 21.357 unit, Posyandu 13.973 unit dan sumur 45.865 unit).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar