Luar Biasa.....Lukas Enembe Dengan Berani Mendukung Jokowi Makruf

Gubernur Papua Lukas Enembe dan Presiden Joko Widodo, mempunyai hubungan yang sangat dekat, bukan hanya sebagai Pipimpinan dan bawahan, tetapi lebih dari itu. Dimata dan dihati seorang Lukas Enembe, Bp. Joko Widodo adalah sudah dianggap sebagai saudaranya sendiri. 

 

Lukas Enembe sangat dapat merasakan bagaimana tulusnya Presiden Jokowi untuk mensejahterakan ranyat Papua. Presiden Jokowi sangat sayang dan terbukti nyata memperhatikan masyarakat Papua yang sudah lama tertinggal dalam berbagai hal dibandingkan dengan Provinsi Lainnya di Indonesia. 

 

Hati dan Jiwa Lukas Enembe dan Presiden Jokowi sudah lama menyatu yaitu harus mensejahterakan Rakyat Papua.

Kedekataan ini telah terjalin sejak Presiden Jokowi menjabat menjadi Presiden RI, adanya unsur perbedaaan Partai pendukung tidak menjadi penghalang bagi kedua sahabat dekat ini untuk terus saling bahu membahu untuk membangun Indonesia dan membangun Papua.

Lukas Enembe adalah seorang Pemimpin Besar Papua yang sangat berkharisma dan sangat dihormati di Papua. Lukas Enembe juga type pemimpin yang tegas dan berbicara apa adanya.

Pada Pilpres 2019 ini, Lukas Enembe membuktikan rasa PERSAUDARAAN SEJATI dengan Presiden Jokowi, dengan berani Lukas Enembe menyatakan dukungan pada Pasangan Jokowi-Makruf Amien. Walaupun resikonya Lukas Enembe bisa dipecat sebagai ketua DPD Partai Demokrat Papua.

 "Harga mati, bungkus, 3 juta suara kita kasih semua ke Jokowi," kata Lukas seusai dilantik Presiden Jokowi sebagai Gubernur Papua, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/9/2018). Gubernur Papua dua periode ini mengatakan mendukung Jokowi karena Jokowi mengerti masalah Papua. 

 

Hal tersebut, menurut dia, sudah dibuktikan selama empat tahun terakhir pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berjalan. "Semua Presiden tidak mampu menyelesaikan provinsi Papua. Itu kami catat. Yang terbaik Pak Jokowi, semua persoalan di Papua dia memahami," ujar Lukas.

 

“Ini sesuai nurani, karena Jokowi satu-satunya Presiden yang sudah delapan kali berkunjung ke Papua,” tegas Enembe.

Enembe mengatakan, akan memerintahkan seluruh rakyat Papua untuk memilih Jokowi dalam Pilpres 2019. “Selama masa kepemimpinan Jokowi, rakyat di Papua sudah merasakannya dengan meningkatnya infrastruktur sehingga akses antardaerah semakin terbuka,” katanya.

Keberanian Lukas Enembe sudah dikenal baik di Indonesia dan di Papua, Lukas Enembe siap memasang badan, jiwa dan raga untuk " Berperang " guna memenangkan pasangan Jokowi Makruf Amien.

Team-team khusus yang diperintahkan oleh Lukas Enembe,  sudah mulai bekerja, termasuk Team Media Cyber Enembe ( MCE ) For Jokowi -Makruf, Team MCE ini bekerja secara senyap namun efektif. Team MCE bahkan juga ikut membantu mensosialisasikan Kinerja Presiden Jokowi kepada masyarakat diseluruh Indonesia dan juga kepada Pemilih Milenial.

Walaupun jabatan Lukas Enembe dalam team kampanye sebagai Pembina Teritorial, Lukas Enembe malah bekerja untuk meraup suara dari seluruh Indonesia bagi pasangan Jokowi Makruf.

 

Lukas Enembe, adalah Putra Papua satu satunya yang mempunyai Gelar Adat Datuk/ Sultan Suku Minang Kabau ( Sultan Lukas Enembe Panglimo Nan Gadang . Dengan kondisi demikian, sosialisasi di Pulau Sumatera dapat juga dilakukan oleh Lukas Enembe.  Karena secara De Facto Lukas Enembe adalah juga sudah menjadi Tokoh Nasional yang sangat peduli pada keberagaman suku dan agama, baik di Papua maupun diluar Papua. 

 

Lukas Enembe  menemui Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Lukas datang guna menyampaikan dukungan seluruh kepala daerah di Papua kepada Joko Widodo- Maruf Amin.

“Memang hari ini saya menerima langsung kedatangan Gubernur Papua Bapak Lukas Enembe untuk melaporkan sesuatu yang saya anggap sebagai suatu energi yang semakin memperkuat upaya dan usaha di dalam progres perjalanan keinginan untuk suksesnya tahapan pemilu yang akan dihadapi pada tahun 2019 yang akan datang, baik pilpres maupun pileg,” kata Surya Paloh.

Pertemuan keduanya digelar di kantor DPP NasDem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu (26/9/2018). Surya Paloh menegaskan Lukas dan 29 kepala daerah lainnya berkomitmen mendukung Jokowi-Ma’ruf.

“Bapak Lukas Enembe telah menyatakan kesiapan seluruh masyarakat dan rakyat Papua yang dipimpin seluruh kepala daerah wilayah Papua menyatakan sepakat satu tekad, satu semangat, memberi dukungan sepenuh kepada capres-cawapres, yaitu Bapak Joko Widodo-Ma’ruf Amin,” tegas Paloh.

 

Dalam kesempatan yang sama, Lukas menyebut suara di Papua hampir mencapai 3,5 juta. Dukungan seluruh kepala daerah ke Jokowi dijelaskan Lukas disepakati dalam pertemuan kemarin malam.

“Jadi tadi malam saya panggil 28 bupati 1 wali kota, sepakat kita tanda tangani semua itu dukung Jokowi-Ma’ruf sebagai presiden dan wapres periode kedua,” ucap Lukas.

“Saya pikir seluruh suara mungkin seluruhnya ke Jokowi,” pungkasnya.

 

 

KATA PENGANTAR ( BUKU JOKOWI SANG PEMIMPIN RAKYAT ) PENULIS : ADRIAN INDRA

KATA PENGANTAR

 

Puji dan syukur penulis panjatkan pada yang Tuhan Yang Esa dan para sahabat yang  telah membantu, khususnya Bapak Lukas Enembe ( Gubernur Provinsi Papua ) atas selesainya buku ini. Buku ini diberi Judul “Jokowi Sang Pemimpin Rakyat “. Buku ini memakan waktu yang cukup lama, selama 6 bulan  didalam penyusunannya. 

Waktu terus berputar dan jaman terus berganti, untuk waktu saat ini, Indonesia sepertinya  memang masih  membutuhkan typikal seorang pemimpin yang jujur, bersih, merakyat dan juga akrab dengan media sosial serta berjiwa Milenial.

Berdasarkan fakta dan realita yang ada, Presiden Jokowi, telah banyak melakukan perubahan dan terobosan serta menciptakan sejarah baru dalam memimpin Indonesia. Berbagai keberhasilan itu, bukan hanya diakui di Indonesia, bahkan dunia Internasional juga mengakuinya.

Yang paling sangat mengesankan adalah kedekatan Sang Presiden dengan masyaratnya dan juga beberapa tindakan spontanitasnya, yang sering sedikit keluar dari jalur protokoler. Sifat Spontanitas memperlihatkan bukti kepribadian sejati (inner personality) yang terdapat pada seseorang.  Dalam berpenampilan juga, Sang Presiden sering mengenakan pakaian yang cocok dengan selera kaum milenial.

Pada periode pertama kepemimpinannya Presiden Jokowi sudah sangat berhasil membangun pilar pembangunan nasional yang kuat lewat pembangunan infrastruktur dan banyak  perubahan mendasar dari segi birokrasi perekonomian dan admintrasi perizinan serta  memakai konsep pembangunan pola Indonesia sentris ( pembangunan dari desa dan daerah perbatasan ). 

          Beberapa tahun ke depan hingga 2019-2024 segi pembangunan Sumber Daya Manusia dan melanjutkan pembangunan Indonesia yang lebih merata seyogyanya lebih mendapatkan perhatian yang matang. Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Revolusi mental yang lebih berupa "civic education movement", suatu proses pendidikan untuk warga negara dalam berbagai bidang. 

Pada bagian awal buku ini, penulis mengangkat kembali napak tilas perjalanan hidup Presiden Jokowi dari kecil sampai beliau menjadi Gubernur DKI Jakarta serta Presiden RI yang ke 7. Dalam setiap perhelatan Pilpres di Indonesia, pasti selalu disertai dengan pembahasan tentang ranmalan dari Prabu Joyoboyo yang sangat kental ada dalam budaya Jawa.

Penulis juga merasa perlu agak sedikit membahas tentang siapa Erick Thohir yang saat ini mempunyai jabatan strategis sebagai ketua Timses Jokowi-Makruf Amin.

 Hal ini penting penulis sampaikan untuk mengingatkan kembali bagi yang sudah tau dan untuk menginformasikan bagi yang belum mengetahui tentang siapa dan bagaimana seorang Presiden Jokowi itu dan lingkungan sekelilingnya.

Jika melihat hasil pencapaian pembangunan yang telah dikerjakan oleh Presiden Joko Widodo, hanya satu kata yang bisa kita ucapkan yaitu, “ Luar Biasa “. Pujian rasa kagum ini bukan hanya datang dari para pendukung atau simpatisan Presiden Jokowi, mantan Presiden SBY juga mengapresiasi dan mengakui kinerja Presiden Jokowi, dilandasi atas penilaian objektif. 

   Memang, dari seluruh masyarakat Indonesia ada juga yang merasa kurang puas dengan kepemimpinan Presiden Jokowi, hal itu lebih disebabkan karena faktor ekonomi, yang dirasakan oleh masyarakat agak sulit dibandingkan era-era Presiden sebelumnya. Secara keseluruhan dari beberapa hasil survey yang ada, sekitar 70% masyarakat puas dengan kepemimpinan Presiden Jokowi.

Penulis berharap, dengan terbitnya buku ini, akan lebih menambah informasi  kepada masyarakat Indonesia umumnya dan kaum Milenial khususnya, mengenai sifat dan karakter serta gaya kepemimpinan Presiden Ir. H. Joko Widodo. Buku ini memang masih banyak kekurangannya sebab belum menjelaskan secara total dari kinerja Presiden Ir. H. Joko Widodo dalam memimpin Negara Republik Indonesia ini. 

Dalam era yang serba canggih saat ini, berbagai rekam jejak catatan jurnalistik tentang kinerja, gaya dan karakter Presiden Ir. H. Joko Widodo dapat ditemui diberbagai sumber. Dan Penulis juga sengaja menuangkan tulisan ini dalam suatu blog khusus dan juga dalam bentuk e-book.

Akhirul kata, penulis mengakui. Bahwa tulisan dalam buku ini masih banyak kekurangan dan jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam pembahasannya penulis menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya.

          PENULIS

ADRIAN INDRA, S.Sos

TEROBOSAN DALAM BIDANG EKOSOSBUD BY: ADRIAN INDRA

Era Baru Keterbukaan Bank dan Jasa Keuangan

Awal Mei 2017, Presiden Joko Widodo menandatangani Perppu No. 1 Tahun 2017 mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan yang pernah menimbulkan kehebohan. Karena, Perppu yang kemudian disahkan DPR menjadi UU No.9/2017 ini mengharuskan lembaga keuangan, khususnya bank, membuka data rekening dan pemiliknya guna keperluan perpajakan.

Kebijakan yang merupakan implementasi kerja sama global pertukaran informasi keuangan secara otomatis (AEoI) ini menjadi era baru keterbukaan data bank dan lembaga keuangan di Indonesia. Selain akan menaikkan basis penerimaan pajak, kebijakan ini bermaksud mengidentifikasi aset WNI di luar negeri dan mencegah praktik penghindaran pajak.

Mulai tahun ini, terdapat 69 negara yang bersedia melaksanakan pertukaran data keuangan secara otomatis dan resiprokal. Artinya, sudah tidak lagi tempat untuk wajib pajak di suatu negara untuk menyembunyikan asetnya di dalam ataupun luar negeri.

Gairah Ekonomi Digital Melahirkan Empat Unicorn

Pada Agustus 2016, Go-Jek menjadi perusahaan rintisan (start-up) pertama di Indonesia yang memiliki status unicorn, yaitu kuda bertanduk yang melambangkan nilai suatu perusahaan telah melebihi US$ 1 miliar. Perolehan ini kemudian diikuti oleh tiga e-commerce, yakni Tokopedia dan Traveloka serta yang terakhir yaitu Bukalapak.

Jadi, sekarang, empat dari enam unicorn di Asia Tenggara berasal dari Indonesia.   Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menargetkan ada lima unicorn pada tahun ini, dan tahun depan bertambah satu lagi dari sektor layanan finansial berbasiskan teknologi (fintech).

Kesuksesan start-up berkembang besar menjadi unicorn menandakan pesatnya pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian Google dan AT Kearney mencatat, investasi pada start-up di Indonesia berkembang empat kali lipat dalam kurun kurang dari setahun menjadi US$ 6 miliar per Agustus 2017. Geliat ekonomi digital ini terjadi di sejumlah lini, seperti transportasi, perdagangan (e-commerce), kesehatan, pendidikan, sampai jasa keuangan (fintech).

Baru-baru ini, orang kaya dan konglomerasi di Indonesia juga rajin berinvestasi lewat modal ventura di sejumlah start-up, seperti Grup Djarum dan Astra International menyuntik Go-Jek sekitar Rp 3,3 triliun awal tahun ini.

Tax Amnesty, Kontroversi dan Prestasi

Di akhir September 2016, puluhan konglomerat negeri ini berbaris untuk meminta "ampun" di kantor pajak. Ada James Riady (Grup Lippo), Anthoni Salim, Prajogo Pangestu (Barito), Tommy Soeharto, Aburizal Bakrie, Garibaldi dan Erick Thohir, hingga Arifin Panigoro (Medco). Mereka menggunakan sisa waktu periode I program pengampunan pajak (tax amnesty) yang memberikan tarif bayaran lebih rendah. 

Sejak dijadwalkan sampai pembuatan undang-undangnya, program ini memang menimbulkan kontroversi sebab pemerintah mengampuni kalangan orang kaya yang selama ini menyembunyikan hartanya dari target pajak. Di sisi lain, orang kaya meragukan jaminan hukum dan komitmen pemerintah menjalankan program ini. Alhasil, ketika program ini dimulai Juli 2016, minat wajib pajak sangat rendah. 

Usaha sosialisasi pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo ke sejumlah kota, akhirnya mendorong banyak orang kaya yang mengikuti program amnesti tersebut. Sampai selesainya program tax amnesty pada akhir Maret 2017, hasil yang didapatkan tergolong cukup memuaskan. Program ini diikuti oleh hampir 1 juta wajib pajak, dengan deklarasi harta di dalam negeri sebesar Rp 3.687 triliun dan deklarasi luar negeri Rp 1.032 triliun.

Jadi, uang tebusan yang didapatkan Rp 114 triliun atau total penerimaan negara dari program tersebut Rp 135 triliun. Ini lebih rendah dari sasaran pemerintah Rp 165 triliun. Sedangkan nilai repatriasi hanya Rp 147 triliun, jauh di bawah target Rp 1.000 triliun. Walau demikian, program tax amnesty di Indonesia dinilai berhasil sebab menghimpun dana tebusan tertinggi di dunia dengan rasio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar 0,80%.

Bubarnya BP Migas dan Wajah Baru Hulu Migas

Pada November 2012, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan vonis mengejutkan: Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) tidak konstitusional sebab tidak  serasi dengan Pasal 33 UUD 1945. Kehadiran lembaga buatan pemerintah tahun 2002 sebagai pembina dan pengawas Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) migas ini dianggap mendegradasi penguasaan negara atas sumber daya alam.

Sejak keputusan itu, Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) langsung membuat Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2013 untuk membentuk SKK Migas sebagai pengganti BP Migas. Satuan kerja ini beroperasi sampai adanya revisi Undang-undang Migas Nomor 22 tahun 2001 yang sampai sekarang belum dilaksanakan. Selain bubarnya BP Migas, wajah baru sektor hulu migas di dengan pergantian rezim kontrak dari cost recovery menjadi rezim gross split.

Skema baru yang mulai  berlaku Januari 2017 ini bermaksud menaikkan transparansi dan efisiensi biaya produksi di tengah gejolak harga minyak dunia. Walau pernah mendapat pro-kontra, sekarang sudah ada sembilan wilayah kerja migas yang menjalankan skema gross split. 

Mobil Murah Memompa Industri Otomotif Nasional

Era mobil murah di Indonesia berawal dari keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 tahun 2013 mengenai insentif pajak penjualan barang mewah (PPnBM) untuk mobil murah dan ramah lingkungan (Low Cost Green Car/LCGC) pada Juni 2013. Dengan dorongan ini, mobil berkapasitas di bawah 1.200 cc dan hemat bahan bakar bisa dijual lebih murah seharga di bawah Rp 100 juta. 

Hal ini serasi dengan kehendak pemerintah menaikkan daya saing industri mobil nasional dan penciptaan lapangan pekerjaan baru. Basis produksi mobil di dalam negeri akan tumbuh dan bersaing dengan negara-negara lain, seperti Thailand.

Kebijakan tersebut langsung berpengaruh besar. Tahun 2013, penjualan mobil mencapai 1.229.902 unit yang merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah. Adapun, pangsa pasar mobil murah rata-rata 13% per bulan. Setahun berlalu, penjualan mobil masih stabil di volume yang sama, dan baru cenderung menurun dalam tiga tahun terakhir ini seiring melemahnya daya beli masyarakat.

Saat ini, Presiden Ir. H. Joko Widodo berencana mengeluarkan kebijakan baru yakni Low Carbon Emission Vehicle (LCEV) dengan cakupan yang lebih luas daripada LCGC. Kemungkinan program itu tidak hanya mencakup mobil hemat bahan bakar, namun juga hybrid dan listrik

Tidak mudah untuk menjadi Presiden Indonesia, namun tampaknya bagi Ir. H. Joko Widodo cukup berhasil memmpin negara yang berpenduduk lebih dari 250 juta jiwa tersebut, yang juga negara kepulauan terbesar di dunia memiliki lebih dari 17.100 pulau, memiliki lebih dari 1.128 etnis, 746 bahasa yang beragam, 1.000 macam makanan tradisional dan keanekaragaman hayati, memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada dengan total panjang 99.093 Km, memiliki 8 situs budaya warisan dunia.

 Bonus demografi Indonesia : usia 15 tahun dan kurang dari 64 tahun (34%), usia 15 tahun sampai 64 tahun (66%). Penduduk usia produktif Indonesia mencapai 170 juta jiwa lebih besar dibandingkan gabungan penduduk usia produktif di Malaysia, Singapura, Australia dan Thailand.

Ada beberapa keberhasilan fenomenal selama pemerintahan Presiden Jokowi berduet dengan Wapres Jusuf Kalla dalam berbagai sektor kehidupan antara lain : pertama, nilai investasi di 13 kawasan industri mencapai Rp 250,7 Trilun.

13 kawasan industri yaitu Kawasan Industri Dumai, Riau; Kawasan Industri Lhokseumawe Aceh; Kawasan Industri Tanjung Bunten-Riau; Kawasan Industri Wilmar Serang, Banten; Kawasan Industri Sei Mangke, Sumut; Kawasan Industri Kendal, Jawa Tengah; Kawasan Industri Ketapang Kalimantan Barat; Kawasan Industri JIIPE Gresik, Jawa Timur; Kawasan Industri Morowali, Sulteng; Kawasan Industri Palu Sulteng; Kawasan Industri Bitung, Sulut; Kawasan Industri Konawe, Sultra; Kawasan Industri Bantaeng, Sulsel.

Kedua, sejak tahun 2014, belanja untuk infrastruktur meningkat sangat signifikan. Setidaknya sampai tahun 2017, ada 244 proyek strategis nasional (PSN) yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dengan nilai investasi lebih dari Rp 4.000 triliun. Beberapa dari proyek itu telah selesai dikerjakan.

Kemajuan pembangunan infrastruktur di era Jokowi yaitu pembangunan jalan Trans Papua; revitalisasi Bandara Silangit di Sumut; revitalisasi Bandara Komodo di Labuan Bajo-NTT; Tol Trans Jawa sampai Batang dan Tol Trans Jawa sampai Solo; Pembangunan bandara dan pelabuhan Tapaleo, Bicoli dan Wayabula di Maluku Utara; pembangunan jalan sepanjang 1.900 Km dari Kalimantan Barat ke Kalimantan Utara; pembangunan pembangkit listrik 35GW; penyediaan kapal terjadwal lewat program tol laut; pembangunan 69 bendungan diseluruh Indonesia hingga tahun 2019.

Pemerintah sedang membangun Palapa Ring yakni infrastruktur serat optik sepanjang 36.000 Km untuk menjangkau 440 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Palapa Ring akan selesai pada tahun 2018.  Disamping itu, pemerintah akan membangun infrastruktur jaringan internet dengan satelit yang ditargetkan selesai tahun 2021.

Disamping itu, pemerintah sedang mengembangkan dan membangun 11 proyek tol laut. Anggaran yang dialokasikan pada 2017 mencapai Rp 132,38 triliun. Lokasi tol laut yaitu Pelabuhan Patimban di Subang (Jabar), Inland Waterways atau Kanal Cikarang-Bekasi-Laut Jawa di Cikarang, Pelabuhan Kuala Tanjung, Pelabuhan Bitung, Pelabuhan KEK Maloy, Pelabuhan Sorong, Pelabuhan Kalibaru, Pelabuhan Makassar New Port, Pelabuhan Palu, Terminal Kijing dan Pelabuhan Kupang.

Sementara, percepatan pembangunan infrastruktur dilakukan Jokowi dengan membangun 52 proyek jalan tol, 17 proyek bandara, 13 proyek pelabuhan, dan 19 proyek kereta api. Fokus prioritas pilihan Jokowi sudah benar yaitu pembangunan infrastruktur, pembangunan manusia dan relaksasi regulasi (deregulasi) yang akan bermuara pada peningkatan daya saing.

Target infrastruktur nasional tahun 2018 yaitu sektor sumber daya air membangun 47 bendungan (11 baru, 36 masih berlangsung); 106 Km pembangunan sarana dan prasarana pengendalian banjir; pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pengamanan pantai (11 Km); pembangunan jaringan irigrasi baru (54.000 hektar); rehabilitasi jaringan irigasi (160.000 hektar); pembangunan pengendali lahar/sedimen (16); pembangunan embung (54 buah); pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan air baku (4,5m3 per detik).

 Sektor jalan yaitu pembangunan jalan sepanjang 864 Km, preservasi jalan sepanjang 46.000 Km, pembangunan jembatan (8.037m), pembangunan jalan layang/terowongan (588 Km), pembangunan tol (25 Km) dan preservasi jembatan (497.515 m).

Sektor perumahan yaitu pembangunan rumah khusus (5000 unit); rumah susun (6.238 unit), PSU perumahan (15.400 unit) dan rumah swadaya (180.000 unit). Sektor cipta karya yaitu pembangunan SPAM (13.059 liter/detik), penanganan infrastruktur kawasan permukiman perkotaan (1990 ha), penanganan infrastruktur kawasan permukiman perdesaan (867 ha), pengolahan air limbah (648.018 KK) dan pelayanan sistem persampahan (2.072.904KK).

Hasil evaluasi Bappenas tahun 2017, pencapaian penyelesaian infrastruktur program prioritas 2018 yaitu 63% tercapai, 24% tercapai dengan kerja keras dan 13% tidak akan tercapai.

Ketiga, penyebab terjadinya pungli yaitu sarana dan prasarana tugas yang belum ideal; mekanisme kerja layanan publik yang belum sistematis; birokrasi yang belum sempurna; insentif yang belum optimal; pengawasan yang lemah serta meminimalkan pertemuan langsung petugas dengan masyarakat yang sedang meminta layanan publik.

Beberapa sebab munculnya pungli antara lain karena tak paham prosedur, lamanya proses pelayanan, berkas persyaratan kurang lengkap, tidak sabarnya warga masyarakat menunggu serta mental oknum pelayanan dan pengawasan internal yang buruk.

Berdasarkan data Ombudsman RI (Oktober 2016), sektor yang paling banyak dilaporkan terjadinya suap dan pungli ada di sektor pendidikan (45%) dari seluruh laporan, sektor pertanahan (10%), penegakkan hukum (7%), administrasi kependudukan (6%), cukai dan pajak (6%), kepegawaian (5%), perhubungan(5%), perizinan (4%), kesehatan (3%) dan sektor lainnya (9%). Sementara data Kemendagri dari laporan masyarakat periode Januari s.d September 2016, ada 7 aspek rawan pungli yaitu kepegawaian, pendidikan, perizinan, dana desa, pelayanan publik, hibah dan bantuan sosial serta pengadaan barang dan jasa.

Merespons maraknya Pungli atau illegal levy, Presiden menetapkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang mengatur upaya pemberantasan pungutan liar secara terpadu.

Keempat, selama pemerintahan Jokowi juga ada komitmen kuat untuk mempercepat pembangunan perdesaan. Hal ini tergambar dari besarnya dana yang masuk ke desa dari berbagai sumber yaitu DAK dan dekonsruksi (Pusat), DAK dan tugas pembantuan (Provinsi), Dana desa, bantuan pemerintah, alokasi dana desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerag (PDRD) dan kegiatan pemberdayaan masyarakat (Kabupaten/Kota). Sumber dana : dana desa total alokasi selama 2017 (Rp 66 Triliun), DAK tahun 2017 (Rp 104,1 Triliun), alokasi anggaran K/L ke desa tahun 2016 (Rp362,6 Triliun), alokasi dana desa tahun 2017 (Rp 34,7 Triliun).

Kebijakan dana desa : tahun 2015 sebesar Rp 20,67 Triliun penyerapannya sebesar 82,72% di 74.093 desa (setiap desa mendapat kurang lebih Rp 280,3 juta); tahun 2016 sebesar Rp 46,98 Triliun penyerapannya sebesar 97,65% di 74.754 desa (setiap desa mendapat kurang lebih Rp 643,6 juta); tahun 2017 sebesar Rp 60 Triliun penyerapannya sebesar 89,20% di 74.910 desa (setiap desa mendapat kurang lebih Rp 800,4 juta).

Rekapitulasi pemanfaatan dana desa yaitu mendukung kegiatan ekonomi masyarakat desa (jalan desa 121.709 Km, jembatan 1.960 Km, pasar desa 5.220 unit, BUMDesa 21.811 unit, tambatan perahu 5.116 unit, embung 2.047 unit, irigasi 41.739 unit dan sarana olah raga desa 2.366 unit) dan kegiatan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa (penahan tanah 291.393 unit, air bersih 32.711 unit, MCK 82.356 unit, Polindes 6.041 unit, drainase 590.371 unit, PAUD 21.357 unit, Posyandu 13.973 unit dan sumur 45.865 unit).

Kemajuan Bidang Sosial Budaya dan Politik

Di bidang sosial budaya dan politik, banyak kemajuan yang ditorehkan selama pemerintahan Jokowi-JK seperti antara lain : Pertama, ada komitmen kuat pemerintahan ini untuk memerangi ancaman Narkoba yang sudah masuk skala ancaman darurat dan kritis dalam teori the cycle of threats. Menurut laporan kinerja BNN tahun 2016 (Kompas, 2 Agustus 2017), Jumlah hasil aset yang disita dari tindak pidana pencucian uang hasil kejahatan Narkotika selama tahun 2010 sebesar Rp 3,63 miliar, tahun 2011 sebesar Rp 33,17 miliar, tahun 2012 sebesar Rp 24,62 miliar, tahun 2013 sebesar Rp 52,37 miliar, tahun 2014 sebesar Rp 83,21 miliar, tahun 2015 sebesar Rp 85,33 miliar dan tahun 2016 sebesar Rp 279,11 miliar.

Kedua, pemerintahan sekarang ini gencar memerangi ancaman korupsi, dan ada komitmen kuat untuk terus memberdayakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai ujung tombak atau spearhead perang melawan korupsi. Terbukti, sejak KPK berdiri pada 2002, tercatat sudah ada 16 hakim dibawah MA dan 9 aparat pengadilan serta pegawai MA yang terjaring OTT oleh KPK. Mereka yang ditangkap KPK, bukan hanya hakim karir, melainkan juga hakim non karir atau ad hoc untuk tindak pidana korupsi. Hingga awal September 2017, ada 15 hakim, 11 advokat dan 7 panitera yang terjerat kasus korupsi.

Tidak hanya itu saja, perbaikan dalam penegakkan hukum juga dilakukan oleh pemerintahan ini, hal ini merespons laporan Ombudsman RI (Agustus 2017), ada 4 LP yang terindikasi dugaan maladministrasi terkait hak Napi sebanyak 963 kasus yaitu LP Kelas II A Pekanbaru (726 kasus); LP Kelas IIA Bekasi (192 kasus); LP Kelas IIA Bogor (12 kasus) dan LP Perempuan Kelas IIA Palembang (33 kasus).

Hak yang tidak didapat Napi antara lain hak remisi, hak pembebasan bersyarat, hak cuti bersyarat, hak cuti menjelang bebas dan hak pengurangan masa hukuman. Beberapa faktor penyebab malaadministrasi yaitu faktor kedekatan emosional antara warga binaan/Napi dan petugas LP; Proses pengurusan hak-hak warga binaan yang dinilai berbelit dan minim sosialisasi; Perlakuan khusus bagi warga binaan dengan kemampuan finansial lebih.

Sedangkan, laporan tahunan LPSK tahun 2016, jumlah permohonan perlindungan yang diterima LPSK yaitu perlindungan fisik (34), perlindungan hukum (37), perlindungan fisik, pemenuhan hak prosedural dan fasilitas restitusi (39), pemenuhan hak prosedural (84), pemenuhan

Ketiga, hak prosedural dan fasilitas restitusi (88), perlindungan fisik dan pemenuhan hak prosedural (140), bantuan medis dan psikologis (234), fasilitasi restitusi (333) dan bantuan medis (561). Berdasarkan jenis kasus yaitu pelanggaran HAM (796), korupsi (109), terorisme (16), perdagangan orang (140), Narkotika/psikotropika (6), kekerasan seksual terhadap anak (66), penyiksaan (28), pidana umum lainnya (564) dan kasus yang tidak terdapat unsur tindak pidana (2).

indeks kemerdekaan pers di Indonesia dari tahun ke tahun selalu membaik, hal ini menunjukkan terjadinya komunikasi sosial dan komunikasi massa yang baik antara pemerintahan ini dengan komunitas pers. Menurut Indeks Kemerdekaan Pers 2016, indeks kebebasan politik (63,44), kebebasan ekonomi (61,87) dan kebebasan hukum (61,33). Berdasarkan tiga kelompok informan, pemerintah (kebebasan politik 71,63, kebebasan ekonomi 66,29 dan kebebasan hukum 68,29), bisnis/pengusaha (kebebasan politik 69,46, kebebasan ekonomi 66,96 dan kebebasan hukum 64,40), sipil (kebebasan politik 61,20, kebebasan ekonomi 57,86 dan kebebasan hukum 56,45).

 Indeks kebebasan pers per propinsi yaitu Kalbar (75,68), Aceh (72,39), Kepulauan Riau (70,60), Kalsel (70,34), Banten (69,92), NTB (68,55), Lampung (67,99), Sumsel (69,27), DIY (66,54), Papua (63,88) dan DKI Jakarta (62,75).

Bidang pertahanan dan pemberantasan terorisme

Pemerintahan Jokowi-JK juga fokus untuk terus memperkuat bidang pertahanan, karena kekuatan militer yang disegani lawan dan kawan akan menjadi faktor determinan diplomasi dan jaminan keamanan investasi.      

  Apalagi dengan visi menciptakan Poros Maritim Dunia, Pemerintahan Jokowi memiliki empat prioritas yaitu; pertama, pembangunan postur kekuatan minimal esensial (minimum essential force/MEF) TNI, utamanya peningkatan kesiapan tempur (combat readiness) matra udara.

Kedua, perwujudan visi Presiden Jokowi berupa Poros Maritim Dunia khususnya dari aspek pertahanan kelautan (maritim).

Ketiga, peningkatan kemandirian dalam pemenuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista), antara lain jet tempur, kapal selam, propelan (zat pendorong) untuk roket dan rudal, radar, tank medium, dan kapal selam. Lalu keempat, pengambilalihan kontrol sebagian ruang udara Indonesia yang masih dikendalikan oleh Singapore FIR (Flight Information Region), yakni ruang udara Kepulauan Riau, Kepulauan Natuna dan perairannya.

Prioritas pertama (pembangunan postur MEF TNI) ditargetkan selesai tahun 2024 sejak dimulai tahun anggaran 2010. Dari beberapa sumber pembangunan postur tahap pertama hingga 2014 telah mencapai sekitar 40 persen. Namun, Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin malah menyebut pembangunan MEF saat ini (tahap kedua) baru tercapai 12 hingga 13 persen (detikcom, 4 Desember 2017).

Perbedaan angka yang signifikan dapat terjadi antara lain, karena penyesuaian rencana kebutuhan, baik kapabilitas militer, anggaran pertahanan maupun target waktu, dibandingkan dengan realisasi. Dalam upaya penyelamatan WNI yang terpapar ideologi teroris dan radikal, sudah banyak yang dilakukan pemerintahan Jokowi. 

Sepanjang Januari s.d Juni 2017, 161 orang atau 52 KK WNI dari 12 provinsi yang dideportasi dari Turki karena akan bergabung dengan ISIS telah kembali ke Indonesia. Berdasarkan data LSM C-Save, provinsi dengan pengikut terbanyak adalah Jabar (13 KK), Jatim (10 KK), Jateng (8 KK), Lampung (5 KK), Jakarta dan Banten (4 KK), Sumbar, Jambi, Kalbar, Aceh, Batam dan Sumsel (1 KK).

Untuk pemberantasan terorisme, sudah digambarkan bahwa wilayah Jawa Barat telah menjadi basis kelompok radikal  DI/TII atau NII. Dari Jawa Barat, DI/TII dan NII menyebar ke Aceh, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Barat. Jawa Tengah dikenal basis JI dan JAT. Sedangkan, laporan Institute for Policy Analysis of Conflict merilis laporan yang menyebutkan sedikitnya ada 50 PRT perempuan asal Indonesia yang bekerja dikawasan Asia Timur ambil bagian dalam kelompok diskusi ekstrimis. Sebanyak 43 diantara mereka pernah atau masih bekerja di Hongkong. Laporan ini jelas sudah ditindaklanjuti oleh jajaran Kementerian Luar Negeri.

Presiden Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR 2018 dalam rangka hari ulang tahun (HUT) ke-73 Proklamasi Republik Indonesia, Kamis (16/8/2018). Presiden  Jokowi menyoroti sejumlah isu, prestasi dan tantangan yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam satu tahun terakhir dalam pidatonya.

1. Indeks Pembangunan Manusia meningkat

Presiden Jokowi menyatakan Indeks Pembangunan Manusia meningkat dari 68,90 di tahun 2014 menjadi 70,81 di tahun 2017. Menurut Jokowi, dengan hasil itu, Indonesia masuk dalam kategori High Human Development.

“Kita bersyukur apa yang kita kerjakan membuahkan hasil, kualitas kehidupan manusia Indonesia dalam empat tahun terakhir terus membaik,”  ( Presiden Joko Widodo )

2. Tingkat pengangguran terbuka menurun

Presiden Joko Widodo mengatakan tingkat pengangguran terbuka di Indonesia semakin menurun dari 5,70 persen menjadi 5,13 persen karena kerja bersama bangsa Indonesia.

3. Pembagian Kartu Indonesia Pintar Capai 20 Juta

Presiden Jokowi menegaskan komitmen membangun manusia Indonesia itu diwujudkan melalui pendidikan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pembagian Kartu Indonesia Pintar, yang pada tahun 2017 sudah mencapai lebih dari 20 juta peserta didik, serta perluasan penyaluran program beasiswa Bidik Misi bagi mahasiswa.

Menurut Presiden Jokowi, proses pendidikan harus mampu membuat manusia Indonesia lebih produktif dan berdaya saing.

“Maka itu, dalam empat tahun ini, kita fokus untuk memperkuat pendidikan serta pelatihan vokasi untuk melahirkan sumber daya manusia terampil, yang siap memasuki dunia kerja,”

( Presiden Joko Widodo )

4. Penerima Bantuan Iuran JKN Naik Jadi 92.4 Jiwa

Pemerintah meningkatkan secara bertahap Penerima Bantuan Iuran JKN dari 86,4 juta jiwa di tahun 2014 menjadi 92,4 juta jiwa pada Mei 2018.

 5. Pajak UMKM Turun

Untuk mendorong perkembangan usaha UMKM, pemerintah menurunkan tarif pajak final UMKM menjadi 0,5 persen serta penajaman KUR yang bisa dinikmati 12,3 juta UMKM.

6. Rasio Gini Turun Dari 0,406 Jadi 0,389

Dengan kerja nyata, rasio gini sebagai indikator ketimpangan pendapatan terus kita turunkan, yang saat ini berhasil kita turunkan dari 0,406 menjadi 0,389.

7. Penerima Bantuan Nontunai Ditingkatkan Jadi 15,6 Juta

Untuk memberikan jaminan perlindungan sosial, pemerintah bekerja menjaga stabilitas harga bahan-bahan pokok. Pemerintah juga menyalurkan Program Keluarga Harapan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat, serta mereformasi sistem bantuan pangan menjadi program bantuan nontunai, agar lebih tepat sasaran, dan cakupannya akan ditingkatkan menjadi 15,6 juta penerima manfaat pada tahun 2019.