REKAM JEJAK KINERJA PRESIDEN JOKOWI
SELAMA PERIODE I MEMIMPIN INDONESIA
Presiden
Jokowi yang datang sebagai seorang pemimpin memiliki pendekatan yang berbeda
dalam membangun Indonesia. Ia tidak mudah percaya dengan data yang diberikan.
Melakukan cross-check merupakan langkah penting, yakni melalui blusukan.
Orang boleh saja, terutama rival
politiknya, menilai blusukan sebagai politik pencitraan. Pencitraan
hanya dapat dinilai dari habitusnya. Apakah ia memiliki kebiasaan atau budaya
yang dinilai tersebut atau tidak? Jika itu tidak ada maka penilaian dan sinisme
itu bisa dibenarkan.
Namun, Jika beliau dalam berpidato di dunia internasional beliau sering memakai bahasa Inggris,
contohnya di Forum APEC Beijing China. Sungguh kebanggaan karena dalam
pidatonya mengandung pesan yang bernilai bagi indonesia karena Presiden Jokowi
ingin mengundang investor dunia agar berinvestasi di Indonesia.
Fungsi dari investor asing adalah
adanya dana dari asing yang di investasikan ke indonesia supaya laju
pembangunan semakin cepat dan merata. Presiden Joko Widodo dalam pidato
internasional juga membanggakan karena berani mengkritik PBB. Dalam pidato
pembukaan Konferensi Asia Afrika di Jakarta hari Rabu 22/04/15 yang dimuat
dalam berita dunia www.dw.com mengatakan, PBB
tidak berdaya mengatasi berbagai konflik global saat ini dan untuk menghentikan
aksi kekerasan di berbagai tempat, termasuk Palestina. Presiden Jokowi juga menyoroti makin besarnya ketimpangan antara negara
berkembang dan negara miskin di dunia.
Nawacita adalah, sebuah konsep dan strategi
pembangunan yang dikibarkan oleh Presiden Jokowi. Hal ini diharapkan menjadikan
Indonesia menjadi Negara kuat dan berwibawa. Nawacita lahir di tengah-tengah
krisis mentalitas yang menerpa bangsa Indonesia. Koentjaraningrat dalam buku Kebudayaan,
Mentalitas dan Pembangunan pernah mengatakan bahwa :
“ Dalam zaman
post-revolusi tumbuh beberapa sifat kelemahan dalam mentalitas banyak orang
Indonesia, yang menjauhkan kita dari pembangunan ”
(Koentjaraningrat 2000: 45).
Koentjaraningrat menganalisis
bahwa krisis mentalitas itu bersumber pada kehidupan tanpa pedoman dan tanpa
orientasi yang tegas. Sehingga menghasilkan mentalitas penerabas, mentalitas
yang suka meremehkan, kurang percaya diri dan mentalitas yang suka mengabaikan
tanggung jawab.
Bidang
Politik
Nawacita menginginkan terciptanya
negara kuat dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum, memperkuat
pertahanan maritim serta negara tidak abai dalam membangun tata pemerintahan
yang demokratis dan melindungi seluruh rakyat Indonesia.
Strategi
Kebudayaan
Nawacita menyadari bahwa Indonesia
dibentuk dari kolektivitas kebudayaan yang dibangun dari daerah-daerah,
desa-desa, kemudian menjadi Indonesia. Berkepribadian dalam kebudayaan dapat
dicari dari khazanah kebudayaan Indonesia yang begitu luas bukan dari luar.
Sembilan agenda program kerja prioritas yang diuaraikan pada Nawacita,
merupakan “pondasi dan kerangka rumah” yang pada tahun pertama ini dibangun
oleh pemerintahan Presiden Jokowi-JK.
Dalam membangun pondasi dan
kerangka, merupakan pekerjaan yang tersulit, tapi juga merupakan yang
terpenting, karena kokoh dan nyamannya sebuah rumah idaman ditentukan oleh
pondasi dan kerangkanya. Jika pondasi
dan kerangka sudah terbentuk, baru tahun berikutnya dibangun dindingnya,
atapnya, halaman rumahnya dan aksesoris pendukung lainnya. Semua pembangunan
rumah idaman tersebut memerlukan waktu, biaya, tenaga, pemikiran serta kondisi-kondisi
lainnya.
Presiden Jokowi mendapat amanat
rakyat untuk memimpin Indonesia, dan segera melaksanakan “Jalan Perubahan untuk
Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian. Presiden Jokowi mengidentifikasi ada tiga
problem pokok bangsa yang dihadapi saat ini, yaitu, merosotnya kewibawaan
negara, melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional, dan merebaknya
intoleransi dan krisis kepribadian bangsa.
Perubahan nyata yang ditawarkan
harus kembali dan bersumber pada Proklamasi 17 Agustus 1945, Pancasila 1 Juni
1945, dan Pembukaan UUD 1945. Presiden Jokowi haqqul yaqin bahwa melalui jalan
ideologis itu, maka ketiga penyakit akut bangsa tadi, bisa teratasi. Selain berpegang pada ideologi, Presiden
Jokowi memilih mengusung konsep Trisakti yang pernah diperjuangkan oleh
Proklamator RI, Ir. Soekarno yaitu berdaulat dalam politik, berdikari dalam
ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Presiden Jokowi mempunyai strategi
dalam transisi perekonomian nasional. Untuk jangka pendek, adalah stabilisasi
ekonomi untuk menjembatani perekonomian, seperti spending melalui proyek
pemerintah. Menurut beliau, pemerintah mempunyai ruang fiskal yang harus
dimanfaatkan. Untuk jangka menengah
sampai jangka panjang, pemerintah saat ini berfokus pada proyek infrastruktur
karena sektor tersebut padat modal dan berdampak panjang. Buruknya
infrastruktur saat ini dinilai menjadi salah satu penghambat utama growth engine.
Perbaikan infrastruktur penting
untuk menekan biaya produksi, biaya transportasi, dan ongkos distribusi.
Distribusi logistik melalui laut merupakan yang paling murah. Untuk itu
pemerintah berkonsentrasi pada konsep tol laut, seperti pembangunan yang sudah
dimulai di Kuala Tanjung dan Makassar, di samping 24 pelabuhan yang
direncanakan pemerintah. Selain itu
pemerintah juga telah memulai membangun tol Trans Sumatera.
Ada tiga langkah yang dilakukan
pemerintah untuk menggenjot ekonomi dalam paket kebijakan ekonomi tahap
pertama. memang ada sejumlah langkah yang telah dilakukan pemerintah untuk
menggenjot ekonomi. Pemerintah terus
mendorong belanja pemerintah melalui daya serap anggaran, memperbaiki neraca
pembayaran, dan menetapkan langkah-langkah konkrit. Langkah-langkah tersebut,
diantaranya, Pertama Pengendalian harga komoditi pokok seperti bahan bakar
minyak (BBM) dan pangan, Kedua pembentukan tim evaluasi pengawasan realisasi
anggaran, Ketiga, pembentukan badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit.
Cerita
dari Presiden Jokowi
Jauh berjalan banyak
dilihat, lama hidup banyak dirasai. Tiga tahun semenjak menjadi Presiden
Republik Indonesia, saya telah mendatangi 33 provinsi di luar ibukota Jakarta,
dari Aceh di ujung barat sampai Papua di ujung timur, dari Nusa Tenggara di
pinggir selatan sampai ke Pulau Miangas yang terluar di utara.
Sejak kunjungan pertama ke
Kabupaten Karo di Sumatera Utara pada 29 Oktober 2014, sembilan hari setelah
dilantik, sampai hari ini, saya tetap blusukan: menghadiri sedikitnya 520 acara
dalam 1.095 hari sebagai Presiden! Apa yang saya inginkan dari blusukan ke
seluruh pelosok negeri?
Saya ingin memastikan semua
program pemerintah yang sudah direncanakan telah dilaksanakan dengan benar,
mengontrol jalannya proyek-proyek strategis nasional, mengecek
hambatan-hambatan dan mencarikan jalan keluarnya. Kita gencar membangun
infrastruktur untuk mengejar ketertinggalan pembangunan dan
meningkatkan daya saing dengan negara lain. Anggaran untuk infrastruktur ini
telah ditingkatkan pemerintah dari Rp177 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp 401 triliun pada tahun 2017. Kita telah
menyelesaikan pembangunan tujuh Pos Lintas Batas Negara yang layak dan
membanggakan di perlintasan utama sepanjang perbatasan dengan negara tetangga
Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste.
Berikut beberapa
kondisi Po Lintas Batas Negara (PLBN) Indonesia dulu dan sekarang yang
dikumpulkandari berbagai sumber.
1. Mota Ain.
Pos Lintas Batas
Negara (PLBN) ini diresmikan oleh presiden Joko Widodo pada 28 Desember 2016.
Arsitektur bangunan diadaptasi dari budaya yang ada pada masyarakat Belu, Timor
Barat, yang berbatasan langsung dengan Timor Leste. Pembangunan akan kembali
dilanjutkan hingga Maret 2019 dengan berbagai fasilitas seperti pasar, wisma,
dan x-ray.
2. Motamasin
Pos Perbatasan
Indonesia-Timor Leste di Nusa Tenggara Timur ini diperbaharui pada awal 2016
dengan anggaran Rp 145 miliar dan sudah selesai pada akhir Desember 2016.
Setelah kunjungan Presiden Jokowi ke pos perbatasan tersebut, banyak masyarakat
mengunjungi hanya untuk berfoto. Bangunan pos tersebut juga terhitung megah di
antara bangunan di Kabupaten Malaka.
3. Entikong.
Perbatasan antara
Kalimantan Barat dan Malaysia ini sempat mengecewakan dan dianggap tidak layak.
Namun dengan kemauan pemerintah, target pembangunan pos selama 2 tahun pun
tercapai. Pada 21 Desember 2016, pos perbatasan Entikong diresmikan oleh
Presiden Joko Widodo.
4.
Skouw.
Pos Lintas Batas
Negara di Skouw, Papua, adalah gerbang menuju Papua Nugini dan diresmikan pada Februari
2017. Pos yang berada di beranda negara ini tidak hanya berfungsi sebagai
gerbang keluar dan masuk Indonesia, tetapi juga mengurangi aktivitas ilegal
seperti perdagangan narkoba.
5. Nanga Badau.
Pos Perbatasan
antara Kalimantan Barat dan Malaysia tersebut diresmikan pada 16 Maret 2017
oleh Presiden Joko Widodo. Nantinya pasar modern juga akan dibangun di wilayah
tersebut dan diharapkan dapat memberi efek pada kesejahteraan masyarakat. Dana
yang digelontorkan untuk pembangunan pos Nanga Badau mencapai Rp 153 miliar.
6. Aruk.
Tidak berselang
lama setelah peresmian pos Nanga Badau, presiden Joko Widodo meresmikan Pos
Perbatasan Aruk yang memisahkan Kalimantan Barat dan Malaysia. Desain Pos Aruk
ini diakui presiden sebagai yang terbaik di antara pos perbatasan lain yang
dipugar. Tidak hanya diperuntukkan bagi pengawasan, pos diharapkan dapat
membawa kesejahteraan bagi masyarakat sekitar.
Selain itu, dalam tiga
tahun ini, panjang jalan tol di Indonesia telah bertambah 300 kilometer dari semula
hanya 780 kilometer di tahun 2014. Jalan-jalan tol untuk mempermudah
konektivitas antardaerah dan memperlancar arus barang dan logistik kini sedang
dikebut pengerjaannya. Saya menargetkan, jalan tol di Indonesia bertambah 1.800
kilometer dalam periode 2015-2019. Saat itu, Sumatera dan Jawa serta sebagian
Kalimantan telah terhubungkan jalan bebas hambatan dari ujung ke ujung. Selain jalan tol, kita pun membangun
jalan-jalan nasional di berbagai lokasi. Total jalan yang sudah dibangun dalam
tiga tahun terakhir sudah mencapai 2.623 kilometer termasuk jalan-jalan
perbatasan, Trans Papua, Kalimantan dan Nusa Tenggara Timur. Panjang jembatan yang dibangun sampai Oktober 2017 juga telah mencapai 25.149
meter. Kita juga membangun pelabuhan, mulai dari Pelabuhan Tanjung Priok di
Jakarta, Kuala Tanjung di Sumatra Utara, dan Makassar New Port di Sulawesi
Selatan, serta pelabuhan-pelabuhan kecil di berbagai pulau. Tahun depan akan
dimulai pembangunan pelabuhan di Sorong, Papua.
Indonesia sebagai negara
besar yang memiliki 17.000 pulau namun tidak semua pulaunya dapat disinggahi
kapal. Karena itu di pulau-pulau terpencil di Natuna, Miangas, kita bangun
bandara. Tiga tahun ini kita membangun tujuh bandara baru dan membenahi 439
bandara lama.
Tahun 2017 ini, pemerintah
juga menyelesaikan pembangunan 33 waduk dari 49 yang direncanakan. Di antara berbagai kunjungan itu, saya tak
pernah melewatkan bertemu masyarakat dan anak-anak sekolah, untuk membagikan
Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan serta
sertifikat hak milik atas tanah.
Saya telah membagikan
secara langsung 1.286.395 lembar Kartu Indonesia Sehat untuk warga 514
kabupaten dan kota. Sampai Oktober 2017 ini, KIS telah diterima 182 juta
penduduk Indonesia. Saya juga membagi langsung 46.336 lembar Kartu Indonesia
Pintar di 39 kota dan kabupaten dari lebih 8 juta KIP yang telah dibagikan
kepada siswa-siswa sekolah. Mengapa bantuan sosial nontunai ini begitu penting? Karena ini investasi
sumber daya manusia, bagian dari persiapan kita menghadapi bonus demografi di
tahun 2025-2030. Pada periode itu diperkirakan penduduk usia produktif
Indonesia paling besar.
Selain itu, untuk mengejar
target sertifikasi lahan di seluruh Indonesia, saya pun turun tangan dengan
membagikan langsung 137.035 lembar sertifikat hak milik tanah untuk rakyat
dalam dua tahun program ini di setidaknya 37 lokasi di 22 provinsi. Di seluruh Indonesia ada 126 juta bidang
tanah, baru 46 juta bidang yang bersertifikat. Inilah yang membuat rakyat lebih sering salah ketika terjadi sengketa tanah antara orang dengan orang,
orang dengan perusahaan, orang dengan pemerintah. Mereka tidak memiliki
sertifikat, tak ada bukti kepemilikan atas tanah.
Begitulah. Tiga tahun sebagai
Presiden Republik Indonesia, tiga tahun pula saya blusukan ke seluruh
Indonesia. Tak semua pembangunan itu dapat saya sampaikan satu per satu.
Perjalanan kita tentu masih jauh mengingat negara ini sungguh besar dalam arti
sebenar-benarnya. Dihuni 255 juta penduduk, membentang di atas lebih 17.000
pulau, terdiri atas 714 suku bangsa yang berbicara dalam lebih 1.100 bahasa.
Di atas keragaman itu, kita
tetap hidup dalam harmoni, dipersatukan oleh Pancasila, sebagaimana semboyan
Bhinneka Tunggal Ika. Tiga tahun menjadi
Presiden Republik Indonesia, pekerjaan kita masih jauh dari selesai. Negara
kita besar, maka target kita juga harus besar. Agar kita berdaya saing kuat,
berdiri tegak dan sejajar dengan bangsa-bangsa maju lainnya.
Di bidang kelautan, Presiden Ir. H.
Joko Widodo menginstruksikan perlakuan keras
terhadap pencuri ikan ilegal. Selain meminta diadakannya razia, ia juga
berharap kapal pelanggar aturan ditenggelamkan. Di bidang pertanian, Presiden Ir. H.
Joko Widodo membagikan 1099 unit traktor
tangan di Subang dengan harapan menggenjot produksi petani. Itulah contoh
sederhana hasil blusukan jurus jitu Presiden Ir. H. Joko Widodo yang pro rakyat. Pro rakyat ini bisa dibuktikan dengan beraninya Presiden Ir. H.
Joko Widodo menyamakan harga BBM Papua yang
semula 60-100 ribu/liter kini hanya 7 ribu/liter. Kerja bagus dan berani dari Presiden Ir. H.
Joko Widodo karena presiden sebelumnya tidak
pernah blusukan dan tidak mau tahu permasalahan yang di hadapi oleh rakyatnya.
Indonesia bangga karena pemimpin
baik kita menjadi pemimpin terbaik Asia menurut situa Bloomberg. Dalam hal ini Presiden Ir. H.
Joko Widodo mengungguli Presiden Tiongkok XI
Jinping, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Perdana Menteri India Narendra
Modi, Presiden Korea Selatan Park Geun-Hye, Presiden Filipina Rodrigo Duterte,
Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, Perdana Menteri Australia Malcolm
Turnbull. Berdasarkan data dari Bloomberg, Presiden Ir. H.
Joko Widodo merupakan satu-satunya pemimpin
negara yang memiliki performa positif dalam seluruh aspek yang dinilai, yaitu menaikkan
kekuatan nilai tukar (2,41 persen), menjaga pertumbuhan ekonomi tetap positif
(5,02 persen skala tahun ke tahun) dan memiliki tingkat penerimaan publik yang
tinggi (69 persen).
Siapapun yang akan menjadi Pemimpin di Indonesia, haruslah bisa menerima
kodratnya untuk tahan dari caci maki dan fitnah dari lawan politiknya. Dari
kacamata lawan politik, seolah olah apa yang dikerjakan oleh Presiden Ir. H.
Joko Widodo selama memimpin Indonesia tidak
yang ada baik atau tidak ada keberhasilannya.
Presiden Ir. H. Joko
Widodo boleh jadi
akan tercatat dalam sejarah bangsa sebagai Presiden yang dicinta sekaligus
dibenci pada waktu yang bersamaan. Bagi para pengagumnya ia adalah simbol
pemimpin dengan semangat pembelaan kepada rakyat yang begitu tinggi. Sementara
bagi mereka yang kontra, Presiden Ir. H. Joko
Widodo tidak
lebih dari sosok pemimpin yang gemar melakukan pencitraan.
Namun
di balik itu semua, Presiden Joko Widodo sejatinya tampak sangat ingin dan berusaha
dengan keras untuk tidak mengecewakan hati rakyat. Dari sisi pengawalan saja,
mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak
pernah ingin ada pengistimewaan yang berlebihan. Maka perjalanan langsung
mengawal Presiden Ir. H. Joko
Widodo sebagai Presiden merupakan perjalanan
yang penuh dengan romantisme.
Mayjen
TNI Bambang Suswantono yang pernah menjabat sebagai Danpaspamres mengawal Presiden Ir. H. Joko Widodo beberapa waktu lalu mengatakan salah satu
pesan Presiden Ir. H. Joko
Widodo saat pertama ia memegang jabatan
sebagai Danpaspampres adalah Presiden selalu ingin dekat dengan rakyat.
"Beliau punya keinginan untuk
dekat dengan masyarakat, di sepanjang jalan di setiap masyarakat berkumpul di
situlah Presiden berhenti, di setiap kesempatan beliau selalu melayani
masyarakat untuk berfoto. Ketika batas antara Presiden dengan rakyat semakin
dekat maka batas kenyamanan sangat bergesekan dengan batas keamanan,"
Bambang
yang kini posisinya digantikan oleh Brigjen TNI Suhartono itu mengatakan ketika
itu ia selalu menekankan sisi keamanan sesuai prosedur tetap namun menyesuaikan dengan kemauan Presiden yang
selalu ingin dekat dengan rakyat.
Pengawalan Santun
Presiden Ir. H. Joko
Widodo pun dalam perkembangannya dikenal
sebagai Presiden dengan pengawalan yang santun. Bahkan video yang
diunggah oleh Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Negara berjudul Santun
Mengawal RI-1 menjadi viral dalam beberapa waktu terakhir. Dalam video
tersebut, prosedur pengawalan Presiden diungkap dengan tetap menekankan
kesantunan. "Tidak ada penutupan jalan, semua mengalir seperti
biasa, jangan sampai mengganggu masyarakat umum. Selama di jalan tetap sopan
santun, jika kondisi macet buka jalan satu jalur, tidak menggunakan sirine.
Pro-Rakyat
Gaya
memimpin yang santun memang tampak ingin sekali ditonjolkan Presiden Ir. H. Joko Widodo dalam berbagai hal. Ia tampak selalu ingin
dekat dengan rakyat meski di satu sisi berani dalam mengambil keputusan.
Pengambilan keputusan memang sering kali pahit karena seperti apapun sebuah keputusan tak mungkin bisa memuaskan
semua pihak. Kolumnis Manik Sukoco pernah menulis tentang Presiden Ir. H. Joko Widodo yang menurut dia dikenal memiliki gaya
kepemimpinan yang pro-rakyat Beberapa terobosan dilakukan di antaranya
pengembangan one data (BIG), kebijakan pendaftaran online untuk CPNS,
pembayaran pajak, dan pengurusan imigrasi untuk menciptakan birokrasi yang lebih bersih.
Namun,
Presiden Ir. H. Joko
Widodo sekaligus juga menuai banyak kritik
karena pemerintahannya yang terperangkap dalam politik oligarkis, tanggapannya
mengenai isu-isu SARA, dan sikapnya yang cenderung lambat dan gamang dalam
memberikan solusi atas masalah-masalah negara. Kenyataannya Presiden Ir. H. Joko Widodo memang sulit untuk bisa menyelesaikan seluruh
persoalan bangsa dengan gaya memimpinnya yang khas itu. Tetapi ia lebih
menjelma menjadi sosok pemimpin yang tak gentar untuk terus mencoba menjadikan
Indonesia semakin baik.

Tidak ada komentar:
Posting Komentar