Rekor Asian Games dan Terobosan Pembangunan Indonesia By :Adrian Indra

Raihan medali emas Indonesia Rekor terbanyak sepanjang sejarah Asian Games

“Ini perolehan medali emas terbanyak sepanjang sejarah keikutsertaan Indonesia di Asian Games,” ( Presiden Jokowi )
 

2. Jokowi bandingkan saat Indonesia jadi tuan rumah 56 tahun lalu

Presiden Jokowi kemudian membandingkan perolehan medali emas saat Indonesia juga menjadi tuan rumah Asian Games tahun 1962. Kala itu, berdasarkan data Dewan Olimpiade Asia (OCA), Indonesia meraih 11 medali emas, 12 perak, dan 28 perunggu. 

"Ini perolehan medali emas terbanyak sepanjang sejarah keikutsertaan Indonesia di Asian Games, lebih banyak dari saat Indonesia menjadi tuan rumah pertama kali di 56 tahun lampau," demikian ditulis di akun Facebooknya.

Perubahan Dalam Kerja Membangun Indonesia

Pada tahun pertama, pemerintahan Presiden Ir. H. Joko Widodo dengan Wakil Presiden Dr. Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla sudah menaruh pilar pembangunan nasional yang kuat lewat perubahan mendasar perekonomian dan menaruh kembali pola Indonesia sentris.

"Pada tahun kedua, pemerintah mendorong percepatan pembangunan nasional. Baik pembangunan infrastruktur fisik, mempercepat pembangunan sumber daya manusia, serta meningkatkan lainnya dapat berjalan bersama, maju bersama, sejahtera bersama"  ( Presiden Joko Widodo )

Terlebih, tahun 2017 adalah tahun kerja bersama guna pemerataan ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden Ir. H. Joko Widodo mengungkapkan, pemerintah ingin segenap rakyat Indonesia di seluruh pelosok dapat merasakan manfaat pembangunan, bukan sebaliknya.

Bagi Presiden Ir. H. Joko Widodo, hal itu adalah janji kemerdekaan yang wajib diwujudkan, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut mewujudkan ketertiban dunia. "Rakyat di Aceh, di Papua, Pulau Miangas, Pulau Rote, bisa menikmati hasil-hasil pembangunan secara merata," ungkap Presiden Ir. H. Joko Widodo.

Presiden Ir. H. Joko Widodo mengungkapkan, pemerintah sudah membangun banyak infrastruktur fisik. Tetapi, tidak lupa juga menjalankan pembangunan manusia. Bagi Presiden Ir. H. Joko Widodo, hal tersebut disebabkan membangun Indonesia merupakan membangun manusia Indonesia.

"Alhamdulillah, kerja bersama kita selama ini dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia Indonesia telah menuai hasil yang menggembirakan,"

( Presiden Joko Widodo )

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia beranjak naik dari negara dengan kategori medium high development atau menengah menjadi negara dalam kategori high human development atau tinggi. Pertumbuhan ini diiringi kenaikan angka IPM naik dari 68,90 pada 2014 menjadi 70,18 pada 2016. 

Presiden Ir. H. Joko Widodo menyatakan, kenaikan IPM tersebut tidak terlepas dari dikeluarnya beberapa program seperti program Kartu Indonesia Sehat (KIS), program Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 

Selain itu pemerintah juga mempunyai program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk balita dan ibu hamil. Presiden Jokowi menekankan, pemerintah berjanji akan melanjutkan program-program pembangunan manusia. 

"Pemerintah bukan hanya konsentrasi untuk mengurangi dampak kekurangan gizi kronis, menekan angka stunning, tetapi juga menyiapkan generasi muda yang berkualitas yang terampil dan siap untuk berkompetisi," ( Presiden Joko Widodo )   

Oleh sebab itu, lanjut Presiden Ir. H. Joko Widodo, pemerintah menginisiasi pengembangan kompetensi tenaga kerja, antara lain lewat pendidikan dan pelatihan vokasi. Seluruhnya dilaksanakan  guna menyiapkan sumber daya manusia yang andal dan tangguh. Presiden Ir. H. Joko Widodo menegaskan pentingnya bagi Indonesia untuk melaksanakan transformasi ekonomi dari ekonomi berbasis konsumsi menjadi investasi.

Presiden Ir. H. Joko Widodo, Indonesia mesti beranjak meninggalkan ekonomi berbasis sumber daya alam mentah tanpa pengolahan menuju industri manufaktur yang bisa meningkatkan nilai tambah. Pemerintahannya giat melaksanakan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu upaya untuk menaikkan perekonomian Indonesia. Presiden Joko Widodo menekankan bahwa pembangunan infrastruktur yang menyeluruh di seluruh Indonesia ini dinanggap sangat dibutuhkan oleh Indonesia.

"Urgensi pembangunan infrastruktur di Indonesia adalah karena kondisi infrastruktur Indonesia masih jauh dari kondisi ideal, bahkan cenderung memburuk. Ini studi dari World Bank (2015) dan McKinsey (2013)" ( Presiden Joko Widodo )

Maka dari itu, pemerintah giat untuk membangun mulai dari daerah terluar dan yang selama ini kurang memperoleh perhatian seperti di Papua. Terlebih di Papua, pemerintah membangun jalan Trans-Papua dan berbagai infrastruktur lainnya demi menekan disparitas harga. Sementara itu, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan menegaskan proyeksi pertumbuhan ekonomi pada 2018 sebesar 5,4 persen masih bisa terlaksana asalkan tidak terjadi pergolakan geopolitik yang terlalu masif.

Ekonomi

Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Adriyanto mengatakan keadaan ekonomi pada 2018 dapat dipengaruhi oleh kinerja ekspor yang membaik selama 2017 dan tidak begitu terganjal oleh isu proteksionisme yang pernah beredar pada awal Presiden AS Donald Trump menjabat. Walau demikian, isu proteksionisme mesti terus diantisipasi sebab masih menjadi perbincangan utama perdagangan internasional dan memengaruhi perdagangan China, yang kini adalah salah satu mitra dagang utama Indonesia. Selain itu,  Sokongan pertumbuhan ekonomi pada 2018 dapat bersumber dari sektor investasi yang tercatat mulai meningkat di 2017 dan kian memberikan efek seiring dengan pulihnya persepsi investor terhadap keadaan ekonomi Indonesia. Sejumlah sumber investasi tersebut antara lain belanja modal BUMN serta investasi di pasar modal dan non perbankan lainnya seperti dari penerbitan obligasi ritel yang dapat memperkuat struktur pasar keuangan dan menaikkan investasi dalam negeri.

Tetapi, persoalan terpenting lainnya yang dapat Pangan

Walaupun mengejar pembangunan infrastruktur, namun Indonesia tetap mengusahakan kemandirian pangan. Situs kata data melaporkan, Indonesia meminta World Trade Organization (WTO) segera menghasilkan jalan keluar permanen untuk Public Stockholding for Food Security Purposes dan Special Safeguard Mechanism (SSM). 

Kedua persoalan tersebut harus diselesaikan demi meningkatkan ketahanan pangan dalam sektor perikanan dan pertanian, khususnya di negara-negara berkembang. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan negara anggota WTO mesti meninjau konsep pembangunan berkelanjutan guna mendukung ketahanan pangan. 

"Bagi Indonesia, sektor pertanian memiliki peran strategis sebagai sumber penghidupan sebagain besar penduduk Indonesia," ( Enggartiasto Lukita )

Indonesia memimpin koalisi negara berkembang G33 yang meminta supaya perjanjian dalam pertanian dan perikanan dapat disetujui tanpa mesti menghilangkan

Sedangkan untuk kebijakan struktural, sambungnya, terdapat lima persoalan yang harus diperhatikan. Pertama yaitu upaya memperkuat daya saing perekonomian melalui peningkatan empat modal dasar pembangunan, yakni infrastruktur, modal manusia, penyerapan teknologi dan inovasi, serta mutu institusi atau kelembagaan

Selanjutnya yaitu upaya membangun kapasitas dan kapabilitas industri lewat pengembangan industri. Pengembangan itu, mesti serasi dengan kemampuan di daerah berdasarkan analisis growth strategy yang kelak bisa menjadi acuan untuk pemangku kebijakan.

Fokus yang ketiga yaitu masalah upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Persoalan ini bisa dijalankan pada sejumlah sektor, seperti pemerataan akses pendidikan, kesempatan kerja, penguatan konektivitas antar daerah, dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Kemudian selanjutnya yaitu masalah penguatan struktur dan sumber pembiayaan. Fokus ini terbagi menjadi dua, yakni pemerintah dan swasta. Dari sisi pemerintah bisa dilakukan lewat beberapa hal seperti penguatan penerimaan pajak, efisiensi pengeluaran, serta strategi pembiayaan fiskal yang berkelanjutan. Terakhir yaitu mengoptimalkan peluang sambil memitigasi resiko yang bias timbul dari perkembangan teknologi digital termasuk teknologi finansial. Pada masalah ini, BI akan bekerja sama dengan pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan untuk terus memperkokoh koordinasi dan melahirkan pengembangan ekonomi.

Generasi Muda dan E-Commerce

Presiden Ir. H. Joko Widodo memuji bahwa kaum muda Indonesia sekarang tengah menggerakkan perubaha industri jual beli daring (e-commerce) dan ekonomi digital. Besarnya pasar Indonesia berdampak pada kemunculan empat perusahaan start up dengan nilai luar biasa besar.

"Saat ini, Indonesia telah memiliki empat Unicorn atau perusahaan start-up dengan nilai miliaran Dolar, sama dengan jumlah Unicorn di gabungan 28 negara di Uni Eropa “ ( Presiden Joko Widodo )

Bagi Presiden Ir. H. Joko Widodo, sumber daya manusia juga ikut memajukan revolusi industri keempat atau Revolusi Industri 4.0. Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa pada 4 April silam dia sudah mengeluarkan program Revolusi Industri 4.0 yang diberi nama 'Making Indonesia 4.0'.

"Saya percaya bahwa Revolusi Industri 4.0 akan menciptakan banyak lapangan kerja dan meningkatkan kesetaraan, karena salah satu aspek penting dari Industri 4.0 adalah penurunan biaya produk dan jasa sehingga menyebabkan produk tersebut lebih murah dan mudah dijangkau bagi kalangan berpendapatan rendah,"  ( Presiden Joko Widodo )

Dalam enam tahun terakhir, perekonomian Indonesia sudah menjalani banyak transformasi dan perkembangan pesat. Transformasi itu meliputi berbagai sektor, mulai dari otomotif, minyak dan gas bumi, perbankan, sampai kehadiran “Ekonomi Baru” (new economy) yang berbasiskan teknologi digital.

Berikut enam momen penting yang sudah mengubah wajah perekonomian Indonesia selama enam tahun terakhir ini (periode tahun 2012-2018):

Peringkat Kredit dan Layak Investasi Tertinggi sejak Krisis 1998

Pada Mei 2017, Standard & Poor's (S&P) menaikkan peringkat utang luar negeri Indonesia ke level layak  investasi (investment grade). Ini melengkapi level serupa yang lebih dahulu disematkan oleh Fitch Ratings dan Moody's. Jadi, tiga lembaga rating utama dunia telah kembali mencatatkan utang Indonesia ke dalam level layak investasi sejak krisis ekonomi 1998 silam.

Tidah berhenti di situ saja, Fitch pada Januari 2018 dan Moody's pada April 2018 menaikkan lagi peringkat utang Indonesia menjadi Baa2. Ini peringkat kredit tertinggi yang disandang Indonesia, bahkan sejak zaman Orde Baru. Hal tersebut memperlihatkan penilaian positif terhadap daya tahan ekonomi Indonesia dan kemampuan pemerintah dalam mengatur anggaran negara.

Cap investment grade akan menarik dana investasi asing masuk ke Indonesia, termasuk dari negara-negara yang konservatif memilih tempat investasinya, seperti Jepang. Menurut pemerintah, semakin tinggi peringkat kredit maka akan makin ringan beban yang mrsti ditanggung untuk membayar bunga utang. Korporasi di dalam negeri juga akan terkerek peringkatnya sehingga lebih murah mencari pendanaan.